Aktivis Lingkungan Tuntut Keseriusan Pemkot Bekasi

By Reaksi Nasional 25 Mei 2018, 13:33:47 WIBReaksi Bekasi

Aktivis Lingkungan Tuntut Keseriusan Pemkot Bekasi

Keterangan Gambar : Kali Bekasi kembali tercemar. (REAKSI)


Oleh Hamzah Aryanto

REAKSI BEKASI - Kali Bekasi tercemar, buih-buih busa kembali terlihat memenuhi aliran kali yang membelah Kota Bekasi itu, Jumat (25/5/2018).  Soal ini, aktivis lingkungan Direktur Eksekutif Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) Puput TD Putra menyatakan, pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di perairan Kali Bekasi sudah mencapai pada tahap darurat dan membahayakan bagi ekosistem lingkungan.

"Dalam sebulan sudah terjadi beberapa kali Sungai Bekasi dicemari oleh busa-busa  deterjen akibat dari pembuangan limbah industri secara diam-diam," ujar Puput.

Pihaknya juga menyatakan sudah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi lebih tegas melakukan penindakan dalam rangka menerapkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

"Sudah pasti hal tersebut sangat membahayakan dan mencemari ekosistem lingkungan, makanya perlu gerakan kolektif antar stakeholder dalam rangka pemulihan kembali lingkungan hidup di Kota Bekasi," jelasnya, seraya menmbahkan bahwa penyebab pencemaran, menurut Puput, bisa disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri.

"Asumsi saya  munculnya busa itu akibat limbah domestik dan industri. Kandungan detergen di sungai dalam prosesnya mengendap di dasar sungai teraduk saat sungai berarus deras (hujan) lalu timbul busa di permukaannya," ungkapnya

Maka dari itu, kata dia, hal ini perlu ditelusuri lebih dalam dan ada hasil labotarium pendukung yang menyatakan pencemaran itu benar didominasi oleh limbah deterjen.

"Ada kekhawatiran juga hal tersebut disebabkan oleh hal lain, misal ada pembuangan limbah secara diam-diam yang dilakukan oleh oknum atau di sekitaran sini ada industri yang diam-diam membuang limbahnya ke sungai,” terangnya

Agar kejadian seperti ini tidak terus terulang, Puput menyarankan penelusuran mendalam pihak terkait.

"Menurut kami salah satu solusinya harus ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di titik-titik pemukiman warga dan industri agar air limbah dapat ditampung lebih dahulu di IPAL sebelum dialiri ke sungai. Dengan IPAL, limbah diproses terlebih dahulu sebelum masuk ke sungai," sarannya.

"Pemerintah juga harus tegas menjalankan peraturan khususnya di bidang lingkungan. Bila ditemukan ada kesengajaan/pembiaran pencemaran ini, ya harus ditindak tegas," tandasnya.

Menurutnya, limbah domestik sebagian besar mengandung deterjen dari pencucian perabot dapur, kendaraan, atau air sabun dari kamar mandi kondisi seperti itu hampir terjadi di semua sungai di Indonesia, tetapi tingkat pencemaran paling tinggi terjadi di hilir sungai, makanya sering terjadi ledakan alga/planton karena limbah detergen ini mengandung fosfat yang kemudian menjadi gizi untuk dikonsumsi oleh alga atau ganggang.

Satu unit IPAL komunal membutuhkan lahan kurang lebih minimal 100 meter persegi dan pemerintah biasanya terkendala faktor lahan. Menurut Puput TD Putra yang juga aktivis WALHI, pencemaran limbah jelas membahayakan populasi ikan di sungai dan bisa mematikan mangrove di pesisir pantai Utara bila hal ini dibiarkan terus-menerus.

Puput menyebutkan, aturan hukum yang seharusnya tegak terkait pencemaran lingkungan, di antaranya Undang-Unadng (UU) RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP RI No 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Kemudian, PP RI No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), PP RI No 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara dan/atau perusakan laut dan PP RI No 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

"Tegakkan peraturan dan berikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang meminta ganti rugi kepada pelaku pencemaran," katanya.

"Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13/2011, nilai ganti rugi itu dapat dihitung dari akumulasi biaya pemulihan lingkungan karena adanya kerugian ekosistem serta kerugian masyarakat terdampak, terutama atas aset dan kesehatan pribadi masyarakat terdampak," tutur Puput. (R2)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • iyydveosqj

    Plunge Unbroken: Antithesis strays <a ...

    View Article
  • tpcntavvzp

    the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't be loath ...

    View Article
  • Crypto Fashion

    That is very interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed ...

    View Article
  • Bitcoin t shirt

    Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the ...

    View Article