Alumni SMPN 1 Ajibata Kutuk BPODT yang Eksekusi Lahan Masyarakat dengan Kekerasan

By Reaksi Nasional 12 Sep 2019, 19:50:57 WIBRagam

Alumni SMPN 1 Ajibata Kutuk BPODT yang Eksekusi Lahan Masyarakat dengan Kekerasan

Keterangan Gambar :


Oleh Tim Reaksi

REAKSI JAKARTA - Alumni SMP N 1 Ajibata mengutuk keras tindakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang melakukan kekerasan dan tindakan yang tidak berperikemanusiaan saat melakukan eksekusi lahan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir, Kamis (12/9/ 2019).

Menurut warga, di hari tersebut melalui siaran pers yang dilakukan oleh Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), BPODT mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, dengan maksud membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 m dan lebar 18 meter.

Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. Sewaktu mengerahkan alat berat itu, pihak  BPODT  juga mengajak aparat keamanan.

Seratusan masyarakat adat Sigapiton bersama KSPPM menghadang upaya memasukan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya.

Akibtnya, suasana menjadi panas dan bentrokn sempat terjadi. Salah satu staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata kiri. Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan.

"Kejadian ini tidak bisa diterima dan perlu diwartakan seterang-terangnya kepada semua pihak," ujar staf  KSPPM kepada Tim Reaksi.

Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KDT.

Tapi sepanjang yang diketahui, kata staf  KSPPM itu, Presiden Jokowi tampaknya tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan.

“Sangat perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara publik, apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara “unik” lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun pariwisata?” katanya.

Kedua, yang jauh lebih berbahaya, tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan pemerintah saat akan membangun.

BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim politik Orde Baru dalam melakukan pembangunan, yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan. Sudah tentu pemerintahan ini bukan rezim Orde Baru, juga bukan rezim yang bertumpu pada kekerasan.

Tapi tindakan BPODT sedang menegaskan sebaliknya. BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru ketika pembangunan justru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis.

Ketiga, kata pihak KSPPM , dua hal yang disebutkan di atas, membuat legitimasi dan justifikasi terhadap keberadaan BPODT perlu dipertanyakan kembali. Bukan saja lembaga ini sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi, malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

Sementara lembaga ini beroperasi dengan uang negara yang bersumber salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Sigapiton yang akan sedang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan.

Keempat, pemukulan terhadap aktifis KSPPM, apapun alasannya perlu diproses secara hukum. Bahkan kehadiran aparat keamanan dalam keseluruhan upaya BPODT memasukan alat-alat berat perlu dipertanyakan secar serius. Untuk apa membawa aparat keamanan jika konon kabarnya niatnya demi kebaikan masyarakat setempat?

Bukankah membawa-bawa aparat bersumber dari kecurigaan terhadap masyarakat dan berlandaskan keyakinan di bawah sadar bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan yang sifatnya sepihak? Bukankah juga semua peristiwa ini hanya menegaskan betapa pada dasarnya semua berbasiskan pada paksaan?

Bahkan dalam alam demokrasi dan dengan kepemimpinan negara yang sangat terbuka terhadap masukan dari bawah, perilaku-perilaku koersif yang sudah ketinggalan jaman masih saja dipertahankan. Ironinya, oleh lembaga yang begitu yakin sedang membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang hak-haknya justeru sedang diinjak-injak.

Melihat hal tersebut, alumni SMP N 1 Ajibata melalui Eliferiligius Sidabutar mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat dan staf  KSPPM.

"Kami sebagai alumni SMP N 1 Ajibata sangat menyesalkan tindakan dari BPODT yang mengeksekusi lahan dengan cara kekerasan. Seharusnya BPODT melakukan upaya-upaya preventif atau dengan cara-cara kemanusiaan kepada masyarakat Sigapiton dan kami meminta dengan tegas kepada pihak kepolisian agar menindak oknum yang melakukan kekerasan tersebut,"  ujar Eliferiligius Sidabutar kepada Tim Reaksi.

Dia mengatakan merasa khawti di kemudian hari BPODT juga akan melakukan hal yang sama kepada warga lain yang memperjuangkan haknya.

“Hari ini baru warga desa Sigapiton, besok bisa dengan warga Motung. Kalau BPODT masih melakukan dengan cara-cara kekerasan seperti ini dan tidak menyelesaikan masalah masyarakat dengan baik lebih baik tidak perlu pembangunan," tutupnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • best online international pharmacies

    <a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/"&g t;best mail order ...

    View Article
  • AnZek

    buy generic cialis online <a href=http://generzoloft.com/>zoloft</a> cialis usa ...

    View Article
  • AnZek

    buy generic cialis online <a href=http://generzoloft.com/>zoloft</a> cialis usa ...

    View Article
  • AnZek

    buy generic cialis online <a href=http://generzoloft.com/>zoloft</a> cialis usa ...

    View Article