Aturan dan Mekanisme Pembayaran THR 2021 Masih Dibahas

By Reaksi Nasional 06 Apr 2021, 15:45:13 WIBNasional

Aturan dan Mekanisme Pembayaran THR 2021 Masih Dibahas

Keterangan Gambar : Menaker Ida Fauziah


Oleh Friendly Sinapar

REAKSI JAKARTA - Skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas) yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebutkan, hasil kajian itu nantinya menjadi masukan dan pertimbangan untuk mengambil langkah langkah kebijakan terkait THR.

“Proses pembahasannya sekarang ini masih di tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” kata Ida di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021).

Pembahasan itu dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Depenas, sehingga diharapkan menghasilkan keputusan terbaik dan bisa dituangkan dalam surat edaran (SE).

Ia mengatakan, kondisi ekonomi saat ini belum pulih akibat pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

“Secara umum THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus dibayar kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan,” tandasnya.

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020, Ida menyebutkan hal itu sudah ditindaklanjuti Disnaker provinsi dan kabupaten/ kota.

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020, itu sudah ditindaklanjuti aparat pengawas pusat dan provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR dan beberapa laporan tentang penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak membayar THR," kata Menaker Ida.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, sesuai Permenaker No. 6 tahun 2016, pengusaha wajib membayarkan THR pada H-7 kepada pekerja tanpa dicicil.

“Secara regulasi tidak ada ketentuan untuk menyicil THR. SE yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan bukanlah regulasi yang mengikat karena sifatnya hanya menghimbau saja. Jadi ada atau tidak ada SE sebenarnya THR harus dibayar tanpa dicicil,” ujarnya.

Ia mengatakan, persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun harus menjadi perhatian utama Kementerian Ketenagakerjaan cq. Pengawas Ketenagakerjaan.

“Sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid19 pun, seruan untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin. Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas. Malah Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur membiarkan pengawas ketenagakerjaan tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha, hingga akhirnya pekerja membawa pelanggaran hak normatif ini sebagai perselisihan ke pengadilan hubungan industrial,” katanya. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment