BKPPD Proses Pengunduran Diri Tri Adhianto Dari ASN

By Reaksi Nasional 16 Jan 2018, 09:31:10 WIBReaksi Bekasi

BKPPD Proses Pengunduran Diri Tri Adhianto Dari ASN

Keterangan Gambar : Tri Adianto/Dok.Renas


REAKSI BEKASI- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Daerah (BKPPD) Kota Bekasi mengklaim telah  melakukan proses surat pengunduran diri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang ikut pada Pilkada 2018.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bekasi Tri Adhianto yang telah secara resmi mendaftarkan dirinya ke KPUD Kota Bekasi untuk mengikuti Pilkada mendampingi Rahmat Effendi yang dalam hal ini sebagai Petahana.

“Sejak tanggal 10 Januari 2018, kami sudah mulai memproses surat pengunduran pak Tri dari Kepegawaian Pemkot Bekasi”, ucap Ali Sofian, Kabid Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi, kemarin.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR, Tri Adianto telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai ASN ke BKPPD Pemkot Bekasi karena akan mengikuti Pilkada 2018. Surat pengunduran dirinya itu, diserahkan olehnya pada hari Rabu (10/1) atau beberapa jam menjelang pendaftaran dirinya ke KPUD Kota Bekasi.

Ketentuan tersebut tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Dalam ketetapannya memang demikian. Tetapi khusus ASN, kalau ada yang mencalonkan diri jadi kepala daerah harus melampirkan surat pengunduran diri sebagai ASN saat mendaftar, dan Tri Adhianto sudah melaksanakan itu sesuai UU yang ada,” kata dia.

Mengenai kapan akan dikeluarkan dari daftar kepegawaian Pemkot Bekasi, Sofian mengaku, setelah KPU menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi pada Pilkada 2018.

“Seauai dengan persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta surat pengunduran diri Bakal Calon (Balon) sebagai salah satu syarat pendaftaran. Maka setelah ditetapkan oleh KPU, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memproses pemecatannya dalam kurun waktu 30 sampai 60 hari,” tandasnya. (yan)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • iyydveosqj

    Plunge Unbroken: Antithesis strays <a ...

    View Article
  • tpcntavvzp

    the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't be loath ...

    View Article
  • Crypto Fashion

    That is very interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed ...

    View Article
  • Bitcoin t shirt

    Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the ...

    View Article