Bupati Bekasi Sanksi Kabid PJJ Dinas PUPR
Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti Terbengkalai

By Reaksi Nasional 23 Jan 2020, 15:36:57 WIBReaksi Bekasi

Bupati Bekasi Sanksi Kabid PJJ Dinas PUPR

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kab Bekasi, Jamari Tarigan (kiri) --- Jembatan Pantai Bhakti (kanan)


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja akhirnya memberikan sanksi terhadap Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Heru Pranoto karena dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan jembatan Pantai Bhakti.

Sanksi tersebut diberikan Bupati karena Kabid PJJ dinilai gagal dalam melaksanakan tugasnya dalam melanjutkan pembangunan jembatan Pantai Bhakti. Terlebih, akibat kelalaian tersebut, pembangunan jembatan Pantai Bhakti gagal dilaksanakan pembangunannya.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Bekasi, Jamari Tarigan kepada Reaksi, Rabu (22/1/2020). Menurut Tarigan, sanksi yang diberikan Bupati tersebut merupakan sanksi teguran karena dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya.

"Sudah ya. Sanksi teguran sudah diberikan Bupati kepada kabid yang dinilai lalai," ujar Jamari.

Dikatakan Jamari, kelalaian Kabid PJJ itu karena tidak mengetahui ada perizinan yang harus diminta dari Kementerian PUPR terhadap jembatan yang bentangannya 60 meter. Padahal jembatan Pantai Bhakti bentangannya 60 meter, sehingga harus mengantongi izin terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan terhadap jembatan itu.

Akibat belum adanya izin dari pihak Kementerian PUPR, sehingga pembangunan jembatan pantai bhakti tidak dilaksanakan. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp45 milyar dari APBD tahun 2019.

"Namanya manusia pasti ada kelalaian ya. Kelalaian itu mengakibatkan pembangunan tidak dilaksanakan," imbuhnya.

Jamari menambahkan, anggaran pembangunan jembatan pantai bhakti yang dialokasikan Pemkab Bekasi tersebut tidak ada yang diserap oleh pihak kontraktor PT Bona Jati Mandiri. Sehingga anggaran tersebut masih berada di kas daerah Pemkab Bekasi.

Selain itu, ungkap Jamari menambahkan, anggaran yang pernah diambil pihak kontraktor sebagai uang DP proyek sebesar Rp8 milyar atau 20 persen dari nilai kontrak telah dikembalikan ke kasda oleh pihak kontraktor. Sehingga penyerapan anggarannya tidak ada atau nol persen.

"Penyerapan anggarannya zero. Uang DP juga sudah dikembalikan," kata Jamari.

Seperti diketahui, pembangunan Jembatan Pantai Bhakti yang telah direncanakan Pemkab Bekasi gagal dilaksanakan kontraktor, kegagalan itu menuai kritik dari sejumlah pihak. Terlebih masyarakat yang kerap melintasi areal tersebut merasa kecewa, karena sangat membutuhkan jembatan demi akses perjalanannya.

Meskipun Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp 45 milyar pada tahun 2019, dan pihak kontraktor telah mencairkan anggaran Rp milyar sebagai DP pekerjaan demi mewujudkan terealisasinya pembangunan jembatan tersebut. Namun gagal pelaksanaannya akibat kelalaian Kabid PJJ Dinas PUPR yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen. (R1)

 

 

 

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • ???????

    <a href="http://sanbon111.dothome.co.krĀ " title="???????" ...

    View Article
  • online pharmacies canada

    <a href="http://canadianpharmaciesntv.com/">cana dian online pharmacies</a> ...

    View Article
  • safe canadian online pharmacies

    <a href="http://canadianpharmaciesntv.com/">appr oved canadian online ...

    View Article
  • queensezer

    <a href="https://azithro24.com/">azithromycin online cheap</a> ...

    View Article