DPR RI Tolak Rancangan Anggaran Kemen PPPA di 2020

By Reaksi Nasional 05 Sep 2019, 14:50:38 WIBNasional

DPR RI Tolak Rancangan Anggaran Kemen PPPA di 2020

Keterangan Gambar :


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA - Komisi VIII DPR RI kembali menolak rencana anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam pertemuan trilateral bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Meski pagu anggaran tersebut naik sebesar Rp 37 miliar dibanding pagu indikatif yang semula Rp236,6 miliar menjadi Rp 273,6 miliar, namun angka tersebut dinilai masih sangat kecil. Padahal banyak kasus perempuan dan anak yang harus ditangani Kemen PPPA. Anggaran Kemen PPPA pada 2019 sebesar Rp 493,6 miliar.

“Berdasarkan pertemuan trilateral, baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas telah memutuskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kemen PPPA, hanya memiliki fungsi penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi serta sinkronisasi kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat serta melakukan koordinasi penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender. Hal inilah yang menyebabkan anggaran kami sangat terbatas,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yembise dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemen PPPA di Jakarta, Rabu (4/9)

Yohana menambahkan, dalam sidang kabinet, ia telah meminta Presiden RI, Joko Widodo menaikkan pagu anggaran Kemen PPPA, namun sudah diputuskan bahwa seluruh anggaran K/L pada 2020 mendatang akan kembali seperti anggaran K/L di tahun 2014 dengan alasan efisiensi anggaran.

“Meski demikian, tidak menyurutkan semangat kami memajukan perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa. Saya menjamin agenda perlindungan perempuan dan anak ke depan akan terus berjalan tanpa adanya pengurangan,” tandasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari menyampaikan keprihatinannya terkait penurunan dratis anggaran Kemen PPPA pada 2020 mendatang. Menurutnya, begitu banyak kasus perempuan dan anak yang harus ditangani oleh Kemen PPPA. Adanya kenaikan anggaran hanya sebesar 37 Milyar, kata Desy tentu tidak dapat diterima. “Bagaimana bisa memberikan penanganan terhadap banyaknya kasus perempuan dan anak, hanya dengan Rp 37 miliar? Saya secara tegas kembali menolak RKAKL ini,” tegas Desy.

Endang Maria, Anggota Komisi VIII DPR lainnya juga mengomentari hal yang sama. Ia mengatakan, target Komisi VIII saat ini adalah menaikkan anggaran Kemen PPPA pada 2020, dengan target minimal tidak kurang dari anggaran tahun sebelumnya yaitu Rp. 493,6 Miliar. Endang juga meminta agar Kemen PPPA dapat diperluas tugas dan fungsinya menjadi Pelayanan dan Teknis.

“Saya harap Komisi VIII dapat ikut mendorong lahirnya Keputusan Presiden sebagai taring untuk meningkatkan status Kemen PPPA yang semula merupakan kementerian koordinatif, menjadi kementerian teknis yang bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Sudah saatnya kita serukan kembali untuk kepentingan bangsa kedepan, demi melindungi perempuan dan anak anak sebagai generasi emas,” tambah Endang.

Di samping itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati mengungkapkan, hal ini menjadi catatan pedih bagi Komisi VIII. “Semula kami berharap bisa berhasil memperjuangkan kenaikan anggaran Kemen PPPA menjadi 200%, yaitu 1 Triliun. Namun mirisnya, anggaran yang seharusnya naik dari 2019, justru turun 49%,” jelas Rahayu.

Rapat itu membuahlan lima poin kesimpulan yakni, Pertama, Komisi VIII DPR RI belum dapat menerima pagu anggaran 2020 Kemen PPPA sebesar Rp 273.641.802.000 yang mengalami kenaikan sebesar Rp.37 miliar dibandingkan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 236.641.802.000 dan meminta anggota Banggar Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian PPPA di Banggar DPR RI minimal sama dengan anggaran 2019.

Kedua, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri PPPA untuk menyampaikan kepada Presiden RI agar mengeluarkan Perpres tentang Kemen PPPA sehingga ada perluasan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam hal penyediaan layanan dan rujukan akhir tingkat nasional bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk kebutuhan saat ini dan ke depan.

Ketiga, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri PPPA agar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 diharapkan ada terobosan baru sehingga bisa memberikan solusi, sasaran yang jelas dan pencapaian yang terukur baik dalam PP dan PA.

Keempat, Komisi VIII DPR RI meminta Kemen PPPA untuk menyampaikan laporan secara rinci hasil pencapaian program kerja Kemen PPPA selama empat tahun. Dan kelima Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri PPPA akan mengundang Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mendapatkan penjelasan terkait kebijakan pemerintah mengenai PPPA yang diturunkan ke dalam kebijakan anggaran. (R2)

   


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment