DPRD Kab Bekasi akan Kaji Permendagri Terkait Direksi PDAM
Jabatan Direksi PDAM TB Lebih 2 Periode

By Reaksi Nasional 05 Des 2019, 20:06:38 WIBReaksi Bekasi

DPRD Kab Bekasi akan Kaji Permendagri Terkait Direksi PDAM

Keterangan Gambar : Ketua Komisi 1 DPRD Kab Bekasi, Ani Rukmini dan Dirut PDAM TB, Usep Rahman Salim


 

 

 

REAKSI CIKARANG - DPRD Kabupaten Bekasi akan melakukan pengkajian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan pegawai PDAM. Kajian tersebut dilakukan, demi mempelajari Permendagri yang mengatur batas usia jabatan direksi tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini saat dikonfirmasi Reaksi, Kamis (6/12/2019). Diungkapkan Ani Rukmini, dengan melakukan kajian tersebut pihaknya bisa mengetahui sejauhmana jabatan direksi PDAM Tirta Bhagasasi yang dipegang Usep Rahman Salim.

"Kita pelajari dahulu Permendagrinya ya. Untuk saat ini belum bisa komentar lebih lebih banyak," ujar Ketua Komisi 1 ini.

Anggota DPRD Fraksi PKS ini menambahkan, saat ini belum ada agenda kerja di DPRD Kabupaten Bekasi untuk membahas batas usia jabatan direktur utama. Dia mengatakan baru mengetahui jabatan Usep Rahman Salim lebih dari 2 periode di jajaran direksi, sebab pihaknya baru dilantik menjadi anggota DPRD Kab Bekasi tahun 2019 ini.

Untuk itu, selain mempelajari Permendagri yang mengatur batas usia tersebut, pihaknya juga akan mempertanyakannya kepihak PDAM Tirta Bhagasasi dan Badan Kepegawaian.

"Belum ada agendanya, nanti kita pertanyakan dulu kebagian kepegawaian," tandasnya.

Sebelumnya LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) mendesak Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi selaku pemilik Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi bisa segera mencopot Usep Rahman Salim dari jabatan Direktur Utama (Dirut).

Pasalnya, jabatan Dirut di perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkqb) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang telah dipegang Usep Rahman Salim tersebut, telah melanggar dan mengangkangi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan pegawai PDAM.

"Bupati dan Walikota harusnya segera mencopot Usep Rahman Salim dari jabata Dirut PDAM, karena jabatan itu cacat hukum," ujar Ergat.

Dikatakan Ergat, akibat ada indikasi jabatan Dirut PDAM itu tidak sesuai dengan Permendagri, maka secara otomotis jabatan itu cacat hukum. Dan semua kebijakan yang telah dikeluarkan Usep Rahman Salim selaku pejabat Dirut PDAM TB terhitung periode 2016 hingga 2019 ini tidak memiliki Legal Standing, sehingga harus batal demi hukum.

"Semua produk yang dikeluarkan Dirut, maupun pengangkatan dan kebijakan yang dikeluarkan karena jabatan yang diembannya tidak sah dan cacat hukum," beber Ergat.

Sementara Praktisi Hukum, Bilher Situmorang juga mengungkapkan, jabatan Dirut PDAM TB yang kini dipegang Usep Rahman Salim diduga menjadi produk yang cacat hukum. Sebab, aturan yang telah buat merupakan bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila dipaksakan dan tidak dipatuhi maka harus ada sanksi yang harus diberikan.

Menurut Bilher, sehubungan dengan adanya Dirut PDAM TB yang menjabat lebih dari 2 periode, sementara dalam aturan Permendagri No 2 tahun 2007 maksimal hanya 2 periode. Maka hal itu merupakan pelanggaran, bahkan bisa dikatakan mengangkangi dari pada aturan Permendagri No 2 tahun 2007.

Apalagi, ungkap Praktisi Hukum yang kerap bersidang di Bekasi dan Jakarta ini, apabila jabatan tersebut hingga kini masih dijabat, maka secara otomatis jabatan itu telah cacat hukum. Hal itu dikarenakan telah melanggar Permendagri yang mengatur tentang Organ dan Pegawai PDAM, dan itu jelas tertuang dalam pasal 5 ayat 2 angka 1.

"Apabila tetap menjabat maka secara otomatis jabatan tersebut telah cacat hukum, karena telah melanggar serta mengangkangi Permendagri," imbuh Bilher.
Dikatakan Praktisi yang telah puluhan tahun ini bersidang ini menambahkan, adapun tujuan pembatasan dari periodisasi jabatan adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan negara. Untuk itu, Kita juga harus berkaca kepada pemimpin-pemimpin yang terlalu lama menjabat, yang nyatanya membawa dampak buruk bagi jalannya suatu pemerintahan atau organisasi.

Sementara Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi, Slamet Supriadi enggan memberikan keterangan kepada awak media, saat dimintai konfirmasinya terkait habisnya masa priodesasi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahmad Salim.

Bahkan saat dikonfirmasi Reaksi, Selasa (26/11/2019) melalui sambungan telepon terkesan mengelak pertanyaan awak media. "Kepihak yang berkompeten membuat peraturan saja dikonfirmasi Pak," kata Slamet.
(tim)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment