DPRD Kabupaten Bogor yang Baru Belum Punya Pimpinan

By Reaksi Nasional 12 Sep 2019, 19:21:12 WIBNusantara

DPRD Kabupaten Bogor yang Baru Belum Punya Pimpinan

Keterangan Gambar :


Oleh Marihot Pakpahan  

REAKSI BOGOR -  Anggota DPRD Kabupaten Bogor telah 16 hari menduduki kursinya, tetapi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun tata tertib (tatib) belum dibentuk.  Begitu pun, para wakil rakyat itu sudah memperoleh gaji pertama yang cair tanggal 1 September lalu sebesar Rp41 jutatiap individu.

Salah seorang  Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang juga calon Ketua Fraksi Gerindra Heri Aristandi mengatakan, pekan ini para anggota baru akan melakukan paripurna internal terkait dengan penentuan pimpinan fraksi. Ia juga mengakui bahwa seluruh anggota sudah mendapatkan gaji pertamanya.

”Sudah tanggal 1 kemarin dapat gaji. Kita sudah beberapa kali rapat, minggu ini paripurna internal tentang fraksi-fraksi. Jadi tatib dulu, baru AKD,” kata Heri, yang dikonfirmasi Selasa (10/9).

Dia juga mengatakkan belum ada pengumuman secara resmi siapa yang akan menggantikan Sarni sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Sementara anggota DPRD dari Partai Demokrat Leo Hananto Wibowo mengungkapkan, terhitung sejak pelantikan dirinya pada Agustus lalu hingga kini AKD belum terbentuk. Ia mengaku saat ini anggota dewan tengah melakukan penyelesaian pembentukan fraksi dari masing-masing partai, sambil menunggu setiap partai menentukan unsur pimpinannya.

”Memang kita belum sampai ke tahap itu. Sekarang masih menyelesaikan pembentukan fraksi, dari masing-masing partai, serta menunggu surat rekomendasi dari setiap partai untuk menentukan unsur pimpinan definitif DPRD Kabupaten Bogor,” terangnya. 

Leo memprediksi AKD akan terbentuk pada akhir September ini. ”Betul kita belum bisa bekerja sesuai dengan job kita. Kayanya AKD terbentuk akhir belum ini,” tandasnya.

Masalah tersebut tak urung membuat Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan gamang. Ia berharap para anggota dewan terpilih bisa mulai bekerja cepat, dalam pembentukan tatib dan juga hal lainnya. Itu disebabkan  saat ini APBD 2020 Kabupaten Bogor masih belum menemukan kejelasan.

”Kita masih KUA-PPAS, kalau bisa awal November sudah beres semua dan kita bisa mulai paripurna APBD 2020. Banyak hal yang harus dikejar,” paparnya.

Jika agenda rutin sesuai aturan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka DPRD itu harusnya sudah membahas tentang KUA/PPAS untuk tahun 2020.  Namun faktanya saat ini mereka masih berputar pada agenda APBD perubahan. Jika dilihat rentan waktunya, hal itu sudah harus selesai paling lambat Agustus. Apalgi bila  APBD Perubahan belum selesai, maka  dia yakin pembahasan agenda yang lain pasti akan molor.

”Dampaknya tentu kualitas dari APBD yang akan di tetapkan untuk tahun depan itu akan jauh dari yang kita harapkan bahkan modus-modus persekongkolan jahat akan rentan terjadi. Dengan berbagai macam alasan,” kata Koordinator Kopel Bogor Muhdasin. 

Seharusnya, kata dia, pasca pelantikan yang lalu mereka lansung merumuskan dulu tatib-nya. Sehingga jelas kinerjanya akan kemana. ”Jangan juga malah pergi plesiran misalnya yang dibungkus dengan kalimat studi banding,” tambahnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • best online international pharmacies

    <a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/"&g t;best mail order ...

    View Article
  • AnZek

    buy generic cialis online <a href=http://generzoloft.com/>zoloft</a> cialis usa ...

    View Article
  • AnZek

    buy generic cialis online <a href=http://generzoloft.com/>zoloft</a> cialis usa ...

    View Article
  • AnZek

    buy generic cialis online <a href=http://generzoloft.com/>zoloft</a> cialis usa ...

    View Article