Dugaan Majelis Hakim Lakukan Pelanggaran
Humas PN Jakut: Berpedoman Hukum Acara, Disesuaikan Kondisi Darurat Covid-19

By Reaksi Nasional 21 Mei 2020, 20:35:34 WIBMegapolitan

Dugaan Majelis Hakim Lakukan Pelanggaran

Keterangan Gambar :


OLEH Banggas Rajagukguk

REAKSI JAKARTA-Menanggapi perkara perjudian 95 terdakwa dinilai tidak melaksanakan tahapan dalam menyidangkan suatu perkara sehingga, diduga melanggar undang-undang. Sebab beberapa terdakwa wanita yang disidangkan berada di Rutan Pondok Bambu mengalami sakit dan dirujuk rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 

Sebelumnya pihak Rutan Pondok Bambu telah menerbitkan surat peniadaan sidang akibat tahanan terpapar Coronavirus Disease Nineteen (Covid-19). Sementara Jaksa sebelum sidang sudah memberitahukan kepada majelis hakim ada terdakwa yang akan dituntut sedang di rawat di Rumah Sakit Polri.

Namun, majelis hakim tetap melaksanakan sidang teleconference konek ke Rutan Pondok Bambu dan LP Cipinang. Pada hal beberapa terdakwa dalam kasus perjudian itu berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sedang dirawat.

Dalam hal ini Humas PN Jakarta Utara, Djuyamto, SH., MH., mengatakan, bahwa persidangan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui video teleconference. Yang pada praktek pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, semua dalam kondisi darurat.

"Banyak kendala yang dihadapi, tidak hanya oleh para hakim, tapi juga oleh JPU bahkan penasehat hukum. Jadi jangan disamakan dengan kondisi normal. PN Jakut telah berupaya dengan kondisi peralatan yang ada, tadinya cuma satu, sekarang ada tiga, dan itupun para hakim masih antri.

Sebab kesulitan teknis lain, karena peralatan di Lapas maupun Rutan Pondok Bambu ternyata tidak secepat yang kita harapkan. Suara kadang hilang karena jaringan putus timbul. Dan lagi petugas Lapas atau Rutan tidak hanya melayani sidang dengan PN Jakut, tapi juga PN lain di seluruh wilayah hukum DKI. Sehingga dalam kondisi yang demikian dipastikan proses hukum acara sangat mungkin tidak seperti pada saat normal.

Perlu diketahui, koordinasi di lapangan yang telah diupayakan PN Jakut, tetap saja mengalami kendala di lapangan juga karena terbatasnya personil. Nah, dalam situasi yang demikian, jujur saja para hakim juga stress dan harus mengambil keputusan atau kebijakan yang potensial dipermasalahkan.

Misalnya jangka waktu penahanan sudah mepet, tiba-tiba Rutan atau Lapas melarang tahanan untuk di-bon sidang, sehingga terdakwa tidak bisa hadir, atau saat sakit tapi pihak Lapas tidak menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter Lapas.

Makanya, berpedoman pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman, para hakim kadang mengambil kebijakan untuk bacakan putusan atau mempersilahkan pembacaan tuntutan atau pledoi tanpa hadirnya terdakwa," kata Djuyamto ke awak media, Rabu (20/05/2020).

Jadi, menurutnya, kalau dalam kondisi darurat begini para hakim diminta untuk melakukan hukum acara seperti layaknya situasi normal jelas tidak bisa.

"Harus tahu bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana memunculkan usulan hukum acara dalam situasi darurat. Dan ini sudah disuarakan oleh para akademisi dan aktivis pemerhati hukum. Dan mestinya rekan-rekan jurnalis yang tiap hari melihat bagaimana pontang pantingnya aparat hukum, termasuk hakim menjalankan tupoksi nya dengan segala resiko tertular wabah corona, juga menyuarakan agar kondisi seperti ini diatasi oleh pihak pembuat UU, dan bukan hanya menyalahkan para hakim," ucapnya.

Dengan kondisi fakta riil di lapangan, Humas PN Jakut, meminta para rekan pers agar tetap bekerja dengan profesional tanpa menghilangkan hak konstitusionalnya.

"Silahkan untuk rekan pers, tetap beritakan fakta sesuai hak konstitusionalnya, tapi beritakan juga FAKTA bahwa kondisi darurat itu benar-benar apa adanya," harapnya.

Kalau disuruh memilih aman, Djuyamto menjelaskan, para hakim tidak mau sidang teleconference. Maunya stop dulu semua persidangan sampai wabah corona dinyatakan selesai dan Stay at Home seperti yang lainnya.

"Situasi sekarang ini kan baru terjadi dalam sejarah penegakan hukum. Dimana hampir semua negara mengalami, sementara hukum acara dalam situasi darurat tidak ada. Para penegak hukum mengalami dilema dalam menerapkan hukum acara yang ada ke situasi darurat. Di satu sisi ada hukum acara, di sisi lain menghendaki kedaruratan..dan itu semua ada resikonya.

Lihat saja, para penasehat hukum Terdakwa, mereka yang biasanya ketika situasi normal tidak mau kalau hak-hak terdakwa tidak diberi, misalnya tidak hadir saat pembacaan pledoi atau tuntutan. Tapi sekarang mereka mengerti dan tidak keberatan karena paham ini situasi darurat, bukan situasi normal," jelas Djuyamto.

Jadi menanggapi adanya Terdakwa, dua berkas perkara judi di hotel Robinson, satu berkas Terdakwanya 36 dan satunya lagi 25 Terdakwa. Dan untuk semua Terdakwa akan kesulitan secara teknis jika dihadirkan dalam sidang teleconference.

"Majelis tetap bisa melangsungkan sidang, berdasarkan pasal 154 ayat 5 KUHAP. Maka acara pembacaan tuntutan tetap dapat dilangsungkan. Jadi dasarnya Pasal 154 ayat 5 KUHAP dan Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman, di mana acara pemeriksaan telah selesai tinggal acara pembacaan tuntutan, pledoi dan putusan. Lagipula tidak mungkin semua terdakwa disidangkan karena ada yang 1 berkas terdiri 36 orang, ada yang 25 orang, jika duduk di satu ruang di Rutan tidak mungkin muat," tegas Djuyamto. 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • online pharmacy no prescription

    <a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">b est online pharmacies ...

    View Article
  • canadian pharmacy online

    <a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">h ighest rated canadian ...

    View Article
  • canadian pharmacies top best

    <a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">c anadian pharmacy ...

    View Article
  • canadian pharmacies that ship to us

    <a href="http://canadiantrustmedpharmacy.com/">p rescriptions from canada ...

    View Article