Forum Pelanggan Minta Bupati Bekasi Batalkan Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi

By Reaksi Nasional 14 Nov 2019, 15:54:58 WIBReaksi Bekasi

Forum Pelanggan Minta Bupati Bekasi Batalkan Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi

Keterangan Gambar :


REAKSI CIKARANG - Forum Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi meminta agar Bupati Bekasi, Eka supria Atmaja tidak melakukan pencairan terhadap anggaran penyertaan modal bagi PDAM Tirta Bhagasasi.

Permintaan tersebut karena PDAM Tirta Bhagasasi yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkb) Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi itu belum melakukan pemisahan terhadap asetnya. Sebab apabila penyertaan modal iti tetap dipaksakan, tidak menutup kemungkinan bisa memicu persoalan.

Demikian diungkapkan KetuaForum pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi, Irham Firdaus kepada Reaksi, Kamis (14/11/2019). Irham menambahkan, pihaknya bukannya tidak mendukung Bupati Bekasi, namun sebaiknya pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi terlebih dahulu dilakukan, setelah itu baru penyertaan modal di cairkan.

"Kita mendukung Bupati Bupati melakukan pemisahan aset PDAM. Dukungan itu dengan mendesak Bupati tidak mencairkan penyertaan modal," ujar Irham.

Dikatakan Irham, penyertaan modal bagi PDAM Tirta Bhagasasi sebelumnya sudah dibahas anggota DPRD Kab Bekasi periode 2014-2019 melalui Komisi 1. Dan dalam Berita Acara hasil rapat kerja Komisi 1 DPRD Kab Bekasi itu, penyertaan modal bisa dilakukan sepanjang pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi selesai dilaksanakan.

"Berita acara rapat kerja komisi 1 tertanggal 27 Mei 2017 yang dikuti eksekutif itu hasilnya ada 5 point, diantaranya aset PDAM harus dipisahkan dahulu untuk bisa mencairkan anggaran penyertaan modal. Dan itu merupakan sayaratnya," imbuh Irham.

Diungkapkan Irham, pihaknya sangat bingung dengan anggota DPRD Kab Bekasi periode 2019-2024 yang terkesan memaksakan agar Pemkab Bekasi segera melakukan pencairan penyertaan modal bagi PDAM. Padahal kesepakatan yang tertuang dalam berita acara belum di realisasikan, sementara hal itu merupakan syarat pencairan penyertaan modal.

Seharusnya pihak DPRD lebih melakukan kontrol terhadap kinerja PDAM Tirta Bhagasasi yang banyak dikeluhkan pelanggan. Hal itu karena keluhan masyarakat terhadap kinerja PDAM Tirta Bhagasasi tidak sedikit, untuk itu pembenahan dalam pelayanan Prima K3 seharusnya menjadi agenda yang utama, bukannya mendesak pencairan penyertaan modal.

"Apa sih urgensinya sehingga anggota DPRD mendesak pencairan, seharusnya pelayanan prima PDAM yang menjadi prioritas untuk perbaikan," beber Irham

Sebelumnya, LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) menolak keras niat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk menggelontorkan anggaran penyertaan modal tahun 2019 bagi PDAM Tirta Bhagasasi yang mencapai Rp 80 milyar.

Sebab penyertaan modal bagi PDAM ini dituding Kompi, hanya sebagai ajang untuk menghamburkan keuangan Pemkab Bekasi belaka. Apalagi pemisahan kepemilikan perusahaan plat merah ini hingga kini masih menggantung dan belum terealisasi, sehingga penyertaan modal tidak perlu digelontorkan hingga pemisahan PDAM terlaksana.

"Seharusnya Pemkab Bekasi tidak menggelontorkan anggaran untuk penyertaan modal PDAM Tirta Bhagasasi hingga ada pemisahan, sebab Pemkot Bekasi juga pemilik perusahaan itu," ujar Ketua LSM Kompi Ergat Bustomy.

Dikatakan Ergat, selain pemisahan aset PDAM yang tak kunjung dilaksanakan, pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi juga dituding tidak masimal. Sehingga jauh dari pelayanan prima 3 K, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang memenuhi standar.

Menurut Ergat, meskipun pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi telah bergulir hingga bertahun-tahun, namun tidak pernah terealisasi. Hal ini mengindikasi tidak ada niat bagi jajaran direksi di PDAM Tirta Bhagasasi untuk melakukan pemisahan aset, sehingga penyertaan modal untuk menambah aset di PDAM Tirta Bhagasasi terkesan akal-akalan.

Apalagi ada indikasi, jajaran direksi yang ada di PDAM Tirta Bhagasasi ada yang bermasalah, dan terindikasi menyalahi regulasi yang berlaku saat itu. Sehingga jajaran Direksi yang ada tersebut diduga kuat cacat hukum, dan menabrak aturan yang berlaku dalam pengangkatannya saat itu.

Untuk itu, ungkap Ergat menambahkan, lembaganya menyarankan agar Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi pemilik selaku pemilik PDAM Tirta Bhagasasi melakukan evaluasi terhadap Direksi. Bahkan bila memungkinkan, pecat Direksi PDAM Tirta Bhagasasi.

"Evaluasi kinerja jajaran Direksi PDAM Tirta Bhagasasi, bila memungkinkan pecat saja dari jajaran Direksi," imbuh Ergat.

Terlebih penerimaan pegawai yang ada di PDAM Tirta Bhagasasi merupakan kolega dan keluarga dari Direksi. Bahkan pengangkatan pejabat di PDAM Tirta Bhagasasi patut menjadi pertanyaan, sebab terindikasi KKN. Apalagi ada pejabat di perusahaan milik daerah itu yang merupakan menantu dari Direktur utama. (Tim)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 3 Komentar untuk Berita Ini

  1. bkaqnfobl53 15 Nov 2019, 13:17:28 WIB

    ?????? ??????????

    oocshnylx81 15 Nov 2019, 15:36:06 WIB

    ????? ????????? ?? ?????? ?? ???????

    hbeejqybo04 15 Nov 2019, 17:23:37 WIB

    ???????? ?????????

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • ssytjuo

    where can i buy viagra yahoo answers buy viagra costa rica <a ...

    View Article
  • bqqaxai

    where do i buy viagra yahoo generic viagra cheap india ...

    View Article
  • qehrxhjtlp

    Chez these shortcomings are admittedly to <a ...

    View Article
  • soaqpwu

    buy viagra online from canada cheap viagra uk next day delivery ...

    View Article