Ironis, Diskominfotik Serap Anggaran Rp1,6 M Tapi Honor Kru LPPL Hanya 2 Jutaan

By Reaksi Nasional 14 Okt 2019, 19:35:52 WIBReaksi Bekasi

Ironis, Diskominfotik Serap Anggaran Rp1,6 M Tapi Honor Kru LPPL Hanya 2 Jutaan

Keterangan Gambar :


REAKSI BEKASI- Ironis, kata tersebut yang mungkin layak  terbersit dalam pengelolaan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL) yang ada di Kabupaten Bekasi. Betapa tidak, kru LPPL hanya menerima honor Rp1,5 hingga Rp2,9 jutaan.

PADAHAL, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Diskominfotik telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp1,6 milyar, yakni untuk pengelolaan LPPL Rp1,3 milyar dan Rp300 juta untuk pemeliharaan sarana prasarana. Sehingga honor para kru LPPL yang merupakan pengelola Radio Wibawa Mukti milik Pemkab Bekasi itu tidak sebanding dengan besarnya penyerapan anggaran.

Sehingga sejumlah pihak mempertanyakan pengelolaan dan penyerapan anggaran yang dikelola Diskominfotik Kab Bekasi, termaksuk LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi). Terlebih izin penyiaran LPPL milik Kab Bekasi tersebut belum dikantongi, namun anggaran yang dikucurkan miliaran rupiah setiap tahunnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) anggaran LPPL, Wawan saat dikonfirmasi Reaksi mengatakan,  kru LPPL Kab Bekasi merupakan tenaga kerja harian lepas (THL), sehingga hanya diberikan honor. Honor paling tinggi sebesar Rp2,9 juta untuk Program Directur, sementara untuk kru lainnya  diberikan honor Rp1,5 juta hingga Rp2 juta lebih.

Dikatakan Wawan, para THL yang merupakan kru di LPPL Kab Bekasi tersebut totalnya berjumlah 24 personil, dan honornya dibayar setiap bulan. Para THL tersebut bekerja untuk penyiaran Radio Wibawa Mukti yang merupakan milik Pemkab Bekasi, meskipun belum ada izin penyiaran.

"Kru LPPL itu adalah THL, dan mereka jumlahnya mencapai 24 orang. Honor para THL itu dibayar setiap bulan dengan besaran yang berbeda," kata Wawan.

Pemberitaan sebelumnya, anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Bekasi, untuk operasional siaran radio menjadi perhatian sejumlah kalangan. Terlebih anggaran yang digelontorkan dari APBD itu mencapai miliaran rupiah.

Ironisnya, meski dana APBD sudah digelontorkan hingga beberapa tahunnya. LPPL yang diklaim milik Pemkab Bekasi itu, hingga kini belum memiliki izin frekwensi dari lembaga yang berwenang. Sehingga anggaran yang dialokasikan itu dipertanyakan urgensinya.

Demikian diungkapkan, Syahrozi pengurus LSM Komite Masyarakat Peduli (Kompi) kepada Reaksi, Senin (7/10/2019). Menurut Syahrozi, dengan digelontorkannya anggaran pemerintah hingga milyaran rupiah kepada LPPL yang belum memiliki izin frekwensi ini, lembaganya mempertanyakan kejelasan dan peruntukan dananya.

"Kita heran dengan Pemkab Bekasi, masa dana digelontorkan padahal frekwensinya belum memiliki izin," ujar Syahrozi.

Syahrozi yang merupakan Tokoh muda Cibitung ini mengungkapkan, LPPL Kab Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2015 tentang LPPL Kabupaten Bekasi atau yang lebih familiar disebut Radio Wibawa Mukti. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, LPPL diduga tidak memiliki izin operasional alias bodong.

Hal itu, tambah Rozi, ada dugaan karena Frekuensi Modulation (FM) 102,4 yang digunakan Radio Wibawa Mukti dalam melaksanakan penyiaran Radio merupakan frekuensi yang diindikasikan sudah dimiliki radio lain.

Sebab, berdasarkan Lampiran VI Permen Komunikasi dan Informatika No 3 tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk keperluan penyelenggaraan Radio Siaran Analog FM menerangkan, bahwa Kanal Frekuensi yang ada di Wilayah Kab Bekasi adalah frekuensi 61, 128, dan 195 FM.

"Sesuai Permen No 3 tahun 2017, frekwensi di Kab Bekasi 61,128 dan 195 FM. Jadi 104,2 FM bukan dari Bekasi,” beber Rozi.

Untuk itu ungkap Roji, terhadap dugaan bodongnya izin frekwensi tersebut, agar dilakukan audit forensik terhadap LPPL Kab Bekasi selama melakukan kegiatan operasionalnya. Sebab dana yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga legalitas formalnya harus terpenuhi.

Dan berdasarkan SOP penyelenggaraan penyiaran oleh LPPL tingkat daerah dalam pelaksanaannya harus mengacu pasal 1 ayat 9 UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto Permen Komunikasi dan Informatika No. 40 Tahun 2014. Sehingga aturan tersebut secara hirarki mengikat dalam pendirian dan/atau pembentukan LPPL di daerah, imbuhnya.

Sementara Seketaris Diskominfotik, Benni Syahputra saat dikonfirmasi Reaksi, Senin (7/10/2019) mengungkapkan, bahwa LPPL Kab Bekasi sudah berdiri sejak tahun 2015, dan pendiriannya berdasarkan Perda.

Benni mengungkapkan, pihaknya mengakui hingga kini LPPL Kab Bekasi belum memiliki izin dari Kementerian Diskominfo. Untuk itu, LPPL hingga kini beroperasi menggunakan frekwensi uji coba, hingga izin frekwensi terbit, sebab izin itu sudah dimohonkan sejak tahun 2016 yang lalu."Izin frekwensinya belum ada, jadi kita menggunakan frekwensi uji coba," kata Benni. (Tim)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • web design

    Having read this I believed it was very informative. I appreciate you finding the ...

    View Article
  • aahigrt

    ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ...

    View Article
  • aahigrt

    ??????? ?????????? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? ????????? ??????? <a ...

    View Article
  • aahigrt

    ??????? ????????? ????? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ???????? <a ...

    View Article