Kejari Bakal Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Kapitasi
* Kalau Terindikasi Menyimpang akan Diproses ** Puskesmas Harus Bisa Pertanggungjawabkan

By Reaksi Nasional 06 Feb 2018, 07:58:03 WIBNasional

Kejari Bakal Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Kapitasi

Keterangan Gambar : BPJS/Ist


Oleh Tim Reaksi

Dugaan penyelewengan penggunaan miliaran rupiah dana kapitasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di sejumlah Puskesmas di Kota Bekasi mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri setempat. Penyidik bakal menindaklanjutinya setelah terlebih dulu melakukan pendalaman.  

KEPALA Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bekasi Febrianda Ryendra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyaluran serta penggunaan dana kapitasi. Bahkan, kata dia, tim kejaksaan akan  secepatnya turun untuk mendalami dugaan penyimpangan penggunaan dana kapitasi itu.

“Yah begitu ada informasi sampai ke kita, tentu terlebih dulu akan ditelaah dan didalami. Secepatnya tim menindaklanjuti informasi ini,” kata Febrianda, Senin (5/2).

Sebagai aparat penegak hukum di lembaga Adhiyaksa, Febri meminta kepada semua elemen masyarakat supaya melaporkan dugaan-dugaan penyimpangan aturan yang terjadi pada realisasi dana kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan, sebagai penyelenggara JKN-KIS, kepada Puskesmas.

“Jika nanti ada kita temukan indikasi penyimpangan, maka Kejaksaan dengan tegas akan mengambil upaya hukum. Karena, praktik-praktik tindak pidana korupsi harus diberantas,” ujar dia.

Menurut Febrianda, pihak Puskesmas sebagai pengguna dana kapitasi itu harus bertanggungjawab penuh dalam pemanfaatan alokasi penggunaan dananya. Karena semua alokasi pemanfaatan dana kapitasi harus dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Usman, dari LSM Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) mengatakan, pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tersebut, telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah.

Menurutnya, Perpres tersebut pada pasal 2 telah mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Logikanya jika memberikan dampak negatif akibat kesalahan alur pencairan dananya yang mencapai miliaran rupiah, sejatinya dilakukan koreksi. Namun yang terjadi sebaliknya, malah dibiarkan sehingga terjadi kesalahan prosedur yang fatal,” kata Usman kepada Reaksi, Jumat (2/2).

Sebelumnya saat Reaksi menyambangi kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Bekasi, staf Humas dan Komunikasi Publik, Putu Mahesa Adidharma mengatakan bahwa dana kapitasi BPJS Kesehatan dibayarkan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dana itu dikucurkan ke Dinas Kesehatan, karena Puskesmas di Kota Bekasi belum berstatus BLUD.

“Karena di Bekasi Puskesmasnya belum BLUD, belum mandiri jadi tidak bisa mengelola sendiri. Makanya ke dinas, karena semua pengadaannya melalui dinas,” ungkapnya.

Tapi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengenai hal itu justru membantah keterangan Putu Mahesa. “Salah itu bang, yang ada BPJS langsung mentransfer dana kapitasi melalui rekening Puskesmas,” katanya.

Menurut Tanti, dari 49 Puskesmas di Kota Bekasi, 31 di antaranya sudah menerima dana kapitasi dan penggunaannya langsung dikelola Puskesmas tersebut.

“Jadi Dinas Kesehatan tidak menerima dana kapitasi dari BPJS. Terkait penggunaan dana kapitasi seharusnya Puskesmas terbuka kepada masyarakat. Saya sudah mengarahkan Kepala Puskesmas untuk memberikan informasi terkait dana kapitasi,” ucapnya.

Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi Sudarsono saat ditanya terkait pengawasan penggunaan dana kapitasi  mengatakan bahwa kewenangan pengawasan tidak sepenuhnya oleh Inspektorat.

“Ini kan dana kesehatan jadi yang melakukan pengawasan yaitu Dinas Kesehatan dan BPJS. Kewenangan kami hanya me-review laporan keuangan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan,” kata Sudarsono.

Namun, kata dia lagi,jika ada laporan yang diduga menyimpang, pihaknya akan melakukan pemeriksaan khusus. Diakuinya, hingga saat ini belum ada laporan penyimpangan anggaran dana kapitasi.***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • iyydveosqj

    Plunge Unbroken: Antithesis strays <a ...

    View Article
  • tpcntavvzp

    the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't be loath ...

    View Article
  • Crypto Fashion

    That is very interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed ...

    View Article
  • Bitcoin t shirt

    Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the ...

    View Article