Ketua DPR Persoalkan Portitusi Anak Jalur Online

By Reaksi Nasional 15 Agu 2018, 15:28:51 WIBParlementaria

Ketua DPR Persoalkan Portitusi Anak Jalur Online

Keterangan Gambar : Ketua DPR RI Bambang Soesatyo


Oleh Riza Surbakti

REAKSI JAKARTA - Menyoal  ditemukannya kembali prostitusi anak melalui online yang menjual jasa pekerja seks komersial (PSK) anak di bawah umur, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pihaknya meminta instansi terkait bersinergi.

"Mendorong Komisi VIII DPR meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kepolisian Negara RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk bersinergi dalam meningkatkan keamanan terhadap masyarakat," ujar politisi Golkar yang lebih akrab disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Terutama, sambung dia, anak yang masih di bawah usia terhadap kejahatan siber (seperti prostitusi online), terutama upaya-upaya preventif yang harus dilakukan mengingat masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komisi VIII DPR didorong agar meminta KPPPA untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta peraturan pemerintah yang berlaku, apakah masih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, khususnya dalam era milenium.

"Kepada Komisi III DPR saya mendorong untuk meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi anak online tersebut, serta menindak tegas pelaku dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk dapat memperluas lapangan pekerjaan mengingat salah satu faktor pelaku prostitusi tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi," papar Bamsoet.

Selanjutnya, ia mendorong Komisi I DPR meminta Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs website yang berpotensi menyediakan hal-hal yang berbau pornografi maupun bisnis prostitusi serta melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai internet sehat.

"Mendorong Komisi II DPR bersama Komisi VIII DPR meminta pemerintah daerah dan KPPPA bersama instansi-instansi terkait untuk memberdayakan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan prostitusi, baik langsung maupun online," ungkap Bamsoet lagi.

Tak hanya itu, ia juga mengimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua untuk dapat meningkatkan pengawasan dengan selalu mengontrol pergaulan anak baik di sekolah maupun di rumah, serta memberikan pemahaman terhadap anak-anak untuk tidak mudah percaya dengan orang lain, terutama yang memberikan penawaran berupa sejumlah uang ataupun hadiah. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • hgfyinijuz

    and Advil) suffocate multilayered denominators <a ...

    View Article
  • ijrnytclpo

    You must panel to sticking <a href="http://buycials.com/">buy cialis ...

    View Article
  • rigukzp

    buy real viagra online cheap viagra super active <a ...

    View Article
  • hwwwddh

    where can i buy viagra cheap cheap viagra us [url=https://viagramdtrustser.com/#]cheap ...

    View Article