Ketua Komisi V Banyak Serap Aspirasi Konstituen Saat Reses

By Reaksi Nasional 09 Des 2019, 15:28:18 WIBJabar dan Banten

Ketua Komisi V Banyak Serap Aspirasi Konstituen Saat Reses

Keterangan Gambar :


Oleh Ferry Ardiansyah

REAKSI BANDUNG - Pimpinan sampai dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kini tengah melaksanakan kegiatan Reses I tahun sidang 2019-2020, yang dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 11 Desember 2019 di daerah pemilihan masing-masing. Termasuk juga H. Dadang Kurniawan, dari Fraksi Partai Gerindra.

Dadang Kurniawan yang akrab disapa H.Dadung adalah Ketua Komisi V DPRD Jabar asal daerah pemilihan Jabar II ( Kabupaten Bandung) ini mengadakan kegiatan di Kantor Desa Sukamanah Jl. Raya Pangalengan No.19, Sukamanah, Kec. Pangalengan, Kab.Bandung.

Sebelum menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung, H. Dadung menyampaikan, bahwa kegiatan reses bagi seluruh anggota legislatif merupakan kewajiban untuk menyerap dan menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung .

Dadung juga menyampaikan tujuan kegiatan reses dan memaparkan secara singkat tentang tupoksi Komisi V DPRD Jabar yang membidangi Kesra (Kesejahteraan Masyarakat) yang di dalamnya ada Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Sosial dan lain-lain.

Pada kegiatan reses H.Dadung, masyarakat Pangalengan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pendidikan gratis, penambahan gedung sekolah dan pengadaan jaringan internet.

Menanggapi aspirasi masyarakat Pangalengan, H.Dadung mengatakan, bahwa DPRD Jabar telah menyetujui rancangan APBD Jabar 2020, yang di dalamnya ada anggaran cukup besar sekitar sebesar Rp75 miliar untuk mendukung pendidikan gratis yang bermutu.

“Insya Allah pada tahun 2020, sekolah SMA/SMK Negeri dan SLB di seluruh kabupaten/kota se Jawa Barat tidak ada lagi yang namanya uang SPP. Karena SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi dan sudah dianggarkan dalam APBD Jabar 2020 mendatang”, ujar Ketua Komisi V DPRD Jabar ini.

Dikatakan ke depan, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan menggratiskan seluruh SMA/SMK dan SLB baik negeri maupun swasta di Jabar.

Namun, untuk tahun 2020 mendatang, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar, belum bisa menggratis untuk sekolah SMA/SMK swasta, tetapi ada bantuan berupa BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal).

Anggaran BPMU merupakan pendamping BOS Pusat yang sumber anggarannya berasal dari APBD propinsi Jabar. Untuk tahun 2020 mendatang ada peningkatan, dari sebesar Rp500.000 /siswa/tahun dinaikkan menjadi Rp550.000/ siswa/ tahun.

Sedangkan terkait penambahan gedung sekolah atau penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB), Dadung mengatakan, setiap tahun juga dianggarkan untuk RKB dan USB, tapi rincinanya berapa banyak dan di mana saja, secara teknis ada di Dinas Pendidikan Jabar.

Sementara soal jaringan internet, DPRD Jabar juga mendukung program desa digital. Hal ini penting agar masyarakat melek teknologi. Selain itu, melalui jaringan internet, masyarakat pedesaan dapat menjual produksi unggulan desa ke seluruh Jabar, Indonesia dan internasional.

“Sehingga, tidak ada lagi para tengkulak berkeliaran ke desa-desa, pembeli hasil produksi desa dengan menantukan harga seenaknya. Maka, DPRD Jabar mendukung program Desa Digital,” pungkasnya.(R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment