LSM-DERAS Desak Gubernur DKI Cabut Pergub No 207/ 2016
Dinilai Kekang Wewenang Walikota

By Reaksi Nasional 31 Jan 2018, 10:11:58 WIBMegapolitan

LSM-DERAS Desak Gubernur DKI Cabut Pergub No 207/ 2016

Keterangan Gambar :


Oleh Bontor Sitanggang

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Rakyat Pemantau Sengketa (LSM-DERAS) Maruli Siahaan mendesak Gubernur DKI Jakarta mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No 207 Tahun 2016 tentang Penertiban/Pemakaian Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang berhak.

MENURUT aktivis pemerhati sengketa tanah ini, akibat Pergub No 207 Tahun  2016 tentang Penertiban/Pemakaian Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang berhak tersebut, adalah sangat erat kaitannya mempersulit kepentingan masyarakat umum dalam mempertahankan haknya mengenai tanah di DKI Jakarta.

Maruli Siahaan mengatakan, dari hasil penyelusuran pihaknya (LSM-DERAS) di lapangan, diketahui banyak masyarakat yang mengeluh dalam mempertahankan haknya dari tangan-tangan mafia tanah yang menyatu dengan para pengusaha menyerobot tanah milik masyarakat lemah.

Hal ini, kata Maruli, disebabkan dalam Pergub tersebut, secara jelas dituangkan pada Pasa 14, Penertiban terhadap pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atas tanah milik pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD diajukan oleh pengguna aset kepada gubernur.

Selain itu, juga dipertegas pada Pasa15, Ayat (1) Setiap permohonan penertiban oleh pengguna aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan verifikasi data yuridis dan data fisik oleh SKPD/UKPD yang mendapat disposisi gubernur.

Menurutnya, akibat dua poin pasal dimaksud dapat dipastikan bahwa wewenang walikota di lima wilayah terasuk Kabupaten Pulau Seribu, jelas terbelenggu dan tidak dapat berbuat banyak sesuai tupoksinya sebagai penguasa wilayah yang langsung berhadapan dengan masyarakatnya.

"Seharusnya, alangkah baiknya fungsi para SKPD/UKPD yang digaji pemerintah, juga sebagai perpanjangan tangan gubernur dapat difungsikan sehingga tidak terkesan adanya kediktatoran tujuan dalam Pergub No 207 tahun 2016 tersebut," ujar Maruli kepada Reaksi, Rabu (31/1/2018).

"Pertanyaannya, bila Gubernur DKI tidak menggerakkan peranan para SKPD/UKPD sebagaimana mendapatkan tujuan Pasal 16 (1) SKPD/UKPD yang mendapat disposisi gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 Ayat (1) mengadakan ekspose mengenai hasil penelitian dan verifikasi data permohonan penertiban kepada asisten pemerintahan dan kepala SKPD/UKPD terkait lainnya untuk mendapatkan rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara, bagaimana tercapai tujuan daripada Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya. Kan lebih baik jika diberi tugas kepada wilayah walikota," ucapnya.

Dijelaskannya, pada Pasal 3 dan 4 UU itu jelas menyatakan bahwa penguasa daerah dalam hal itu gubernur dapat mengambil langkah penyelesaian pemakaian tanah tanpa izin dan memerintahkan pada pemakai untuk mengosongkan.

"Pasal 4 ayat 2 mengatakan beban biaya pengosongan dibebankan pada pemohon dan pemakai tanah," terang dia.

Selain itu, kata Maruli, bahwa Pemerintah DKI Jakarta juga sebenarnya telah lama membuat aturan turunan dari UU itu. Sebagai contoh, adalah keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 886 Tahun 1983 tentang Juklak Penertiban Penggunaan Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Provinsi DKI Jakarta dan berbagai aturan lainnya, seperti UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan  Pemakaian Tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya.

Kemudian Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penertiban Kegiatan Membangun dan Menggunakan Bangunan di DKI Jakarta.

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009  tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun  2007 tentang Ketertiban Umum.

"Jadi alangkah ada manfaat jabatan seorang walikota atau SKPD/UKPD  toh harus melaksanakannya sesuai Pasal 5 Ayat (1) mengadakan ekspose mengenai hasil penelitian dan verifikasi data permohonan penertiban kepada asisten pemerintahan dan kepala SKPD/UKPD terkait lainnya untuk mendapatkan rekomendasi. Kenapa tidak diberikan tanggung jawab seorang walikotanya," tanya Maruli. ***



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • hgfyinijuz

    and Advil) suffocate multilayered denominators <a ...

    View Article
  • ijrnytclpo

    You must panel to sticking <a href="http://buycials.com/">buy cialis ...

    View Article
  • rigukzp

    buy real viagra online cheap viagra super active <a ...

    View Article
  • hwwwddh

    where can i buy viagra cheap cheap viagra us [url=https://viagramdtrustser.com/#]cheap ...

    View Article