Paripurna ke-16, DPD Paparkan Hasil Kerja Konstitusional

Berita Populer

• Hasil UN SMP, Hanya 1 Sekolah Negeri Masuk 10 Besar
• Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Isu Pembegalan yang Beredar di Akun WA
• Ahli Hukum Pidana: Laporan Delik Murni tak Bisa Dicabut
• Siswa SMAN 2 Kota Bekasi Terbanyak Lolos SNMPTN
• BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu

Baca Juga

• 75 BLK Komunitas Bakal Dibangun0
• Wakil Walikota Kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Jakbar0
• 20 Ribu Ton Beras Impor Asal Thailand Masuk di Cilegon0
• Stranas Pencegahan Korupsi untuk Eliminasi Penyelewengan Birokrasi0
• Ketua DPR Persoalkan Portitusi Anak Jalur Online 0

Oleh Riza Surbakti

REAKSI JAKARTA - Sidang Paripurna ke-16 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terungkap bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas anggota DPD selama tahun sidang 2017-2018, selain telah menghasilkan menghasilkan usul Prolegnas, puluhan usulan inisiatif rancangan undang-undang (RUU), puluhan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU), di antaranya DPD telah menghasilkan sejumlah hal terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya selama tahun sidang 2017-2018 ini, DPD telah menghasilkan 1 usul Prolegnas DPD RI, 10 usul inisiatif RUU, 23 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU," papar Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam saat membuka Sidang Paripurna ke-16 di Nusantara V, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Hadir pada acara itu, pimpinan DPD RI, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis.

Selain itu, lanjut dia, DPD juga telah menghasilkan enam pertimbangan soal anggaran dan pemilihan anggota BPK RI, delapan pandangan, pendapat dan pertimbangan terhadap RUU, serta tiga rekomendasi DPD terhadap permasalahan masyarakat dan daerah.

“Produk hukum yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPD RI terhadap kewenangan sesuai UU,” terang Muqowam.

Senator asal Maluku Jhon Pieris dalam persidangan tersebut menyampaikan, laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihanya. "Saya menaruh harapan pada kawasan Indonesia Timur. Contohnya, bila postur APBN Rp3000 triliun seharusnya bisa digeser Rp1000 triliun ke kawasan Indonesia Timur," ujar Jhon.

Jika berdasarkan jumlah penduduk, lanjut Jhon, maka akan susah bagi daerah kepulauan. Kesenjangan terus mengagah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. "Kita perlu menekan pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan wilayah Timur," tuturnya.

Sementar itu, senator asal Provinsi Sulawesi Barat Pendeta Marthen menyoroti persoalan dana desa. Menurutnya, masih banyak perangkat desa yang tidak tahu cara penggunaan dana. “Ini juga perlu perhatian bagi kita semua,” ucap Pendeta Marthen.

Anggota DPD Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja juga menjelaskan, kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih banyak yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikan. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa.

“Tentunya ini juga perlu perhatian yang serius bagi pemerintah,” jelas Rahmiyati. (R2)