Paripurna ke-16, DPD Paparkan Hasil Kerja Konstitusional

By Reaksi Nasional 16 Agu 2018, 09:58:58 WIBParlementaria

Paripurna ke-16, DPD Paparkan Hasil Kerja Konstitusional

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam (ist)


Oleh Riza Surbakti

REAKSI JAKARTA - Sidang Paripurna ke-16 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terungkap bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas anggota DPD selama tahun sidang 2017-2018, selain telah menghasilkan menghasilkan usul Prolegnas, puluhan usulan inisiatif rancangan undang-undang (RUU), puluhan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU), di antaranya DPD telah menghasilkan sejumlah hal terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya selama tahun sidang 2017-2018 ini, DPD telah menghasilkan 1 usul Prolegnas DPD RI, 10 usul inisiatif RUU, 23 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU," papar Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam saat membuka Sidang Paripurna ke-16 di Nusantara V, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Hadir pada acara itu, pimpinan DPD RI, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis.

 

Selain itu, lanjut dia, DPD juga telah menghasilkan enam pertimbangan soal anggaran dan pemilihan anggota BPK RI, delapan pandangan, pendapat dan pertimbangan terhadap RUU, serta tiga rekomendasi DPD terhadap permasalahan masyarakat dan daerah.

“Produk hukum yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPD RI terhadap kewenangan sesuai UU,” terang Muqowam.

Senator asal Maluku Jhon Pieris dalam persidangan tersebut menyampaikan, laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihanya. "Saya menaruh harapan pada kawasan Indonesia Timur. Contohnya, bila postur APBN Rp3000 triliun seharusnya bisa digeser Rp1000 triliun ke kawasan Indonesia Timur," ujar Jhon.

Jika berdasarkan jumlah penduduk, lanjut Jhon, maka akan susah bagi daerah kepulauan. Kesenjangan terus mengagah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. "Kita perlu menekan pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan wilayah Timur," tuturnya.

Sementar itu, senator asal Provinsi Sulawesi Barat Pendeta Marthen menyoroti persoalan dana desa. Menurutnya, masih banyak perangkat desa yang tidak tahu cara penggunaan dana. “Ini juga perlu perhatian bagi kita semua,” ucap Pendeta Marthen.

Anggota DPD Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja juga menjelaskan, kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih banyak yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikan. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa.

“Tentunya ini juga perlu perhatian yang serius bagi pemerintah,” jelas Rahmiyati. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • hgfyinijuz

    and Advil) suffocate multilayered denominators <a ...

    View Article
  • ijrnytclpo

    You must panel to sticking <a href="http://buycials.com/">buy cialis ...

    View Article
  • rigukzp

    buy real viagra online cheap viagra super active <a ...

    View Article
  • hwwwddh

    where can i buy viagra cheap cheap viagra us [url=https://viagramdtrustser.com/#]cheap ...

    View Article