Pemerintah Ajak Seluruh Elemen Berantas TPPO

By Reaksi Nasional 16 Okt 2019, 14:39:40 WIBMegapolitan

Pemerintah Ajak Seluruh Elemen Berantas TPPO

Keterangan Gambar :


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang berakibat terhadap kompleksnya persoalan penanganannya akibat modusnya yang selalu berkembang. Upaya memberantas TPPO dari hulu sampai hilir diperlukan sinergi dan harmonisasi seluruh pihak mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Demikian dikatakan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (16/10).

Ia mengatakan, penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi sinergis antara anggota Gugus Tugas TPPO (pusat dan daerah) juga pasti bakal ditingkatkan. Hingga Agustus 2019, GT PP-TPPO juga telah terbentuk di 32 Provinsi dan 244 Kab/Kota.

Kemudian selama 2019, Gugus Tugas TPPO berhasil memulangkan puluhan perempuan korban trafficking ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan. Selain itu, juga menangkap jaringan besar pelaku trafficking dengan modus pekerja migran ke negara Timur Tengah, penangkapan pelaku trafficking dengan modus pemberian beasiswa ke luar negeri, penangkapan pelaku trafficking untuk tujuan ekploitasi seksual antar provinsi atau di dalam wilayah tertentu di Indonesia yang korbannya sebagian masih usia anak.

Pada 2018 lalu, kataya menambahkan, Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%).

“Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian besar korban dipergadangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan, sinergitas seluruh pihak yang terkait harus memiliki interaksi yang berkelanjutan, saling terbuka, memiliki pemahaman dan visi yang sama, dan mengedepankan dialog dalam segala hal.

Bareskrim POLRI mengidentifikasi ada sepuluh rute perdagangan orang, dimana Negara Malaysia dan Singapura dijadikan sebagai tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Pertama rute Jakarta – Malaysia – Timur Tengah. Kedua, Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Ketiga, Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah. Ke empat Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah.

Kemudian kelima rute Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Ke enam Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Ketujuh Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Kedelapan, Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah. Kesembilan, Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah dan kesepuluh, Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektor. Ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

”Walaupun sudah banyak kebijakan yang dihasilkan, namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi korban, dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah, tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada serta belum meratanya kapasitas dan kapabilitas para pengampu kepentingan di daerah,” tambah Ghafur.

Di Provinsi NTT sendiri untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di tahun 2018 terdapat 230 orang korban, Kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban TPPO tertinggi yakni 40 orang. Sementara itu, di tahun yang sama Provinsi NTT berhasil mengagalkan keberangkatan tenaga kerja non prosedural sebanyak 1379 orang dan sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 816 orang. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment