Perencanaan Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti Berubah
Ijin Keselamatan Pengguna Jalan Jembatan Dipertanyakan

By Reaksi Nasional 19 Sep 2019, 15:06:38 WIBReaksi Bekasi

Perencanaan Pembangunan Jembatan Pantai Bhakti Berubah

Keterangan Gambar : Kabid PJJ Dinas PUPR Kab Bekasi, Heru Pranoto dan Jembatan Pantai Bhakti


Oleh Charles Panjaitan    

REAKSI CIKARANG - Gagalnya pembangunan jembatan Pantai Bhakti tahap 2 yang menghabiskan anggaran Rp43 milyar APBD Kabupaten Bekasi, dituding akibat belum adanya Surat izin keselamatan pengguna jalan dan jembatan yang dikeluarkan pihak Kementerian PUPR.

Sehingga akibat belum dikantonginya izin tersebut, proyek pembangunan jembatan itu dihentikan karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamat masyarakat pengguna jalan. Belum dikantongi izin itu, terindikasi akibat kelalaian dan kesalahan Pejabat PUPR Kab Bekasi.

Hal itu diungkapkan seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya kepada Reaksi, Kamis (19/9/2019). Menurut sumber Reaksi yang meminta namanya dirahasiakan itu menyebutkan, karena kelalaian tersebut pembangunan jembatan tidak bisa dilanjutkan. Bahkan pembangunan terancam batal hingga keluarnya surat izin keselamatan, karena bentangan jembatan yang dibangun bentangan 100 meter.

"Jembatan itu bentangan 100 meter, tapi pihak Dinas PUPR Kab Bekasi tidak mengurus izin keselamatannya. Padahal itu merupakan kewajiban," ujar sumber

Ditambahkan sumber, sebenarnya izin keselamatan pengguna jalan dan jembatan tidak perlu diajukan kepihak Kementerian, apabila pihak Dinas PUPR Kab Bekasi tidak melakukan perubahan terhadap DED pembangunan jembatan pantai bhati tersebut. Sebab sesuai DED awal, bentangan jembatan tersebut sebenarnya hanya berkisar 60 meter, namun dirubah menjadi 100 meter.

Anehnya, meskipun pihak Dinas PUPR Kab Bekasi melakukan perubahan bentangan jembatan pantai bhakti, namun perubahan bentangan jembatan tersebut tidak dibarengi dengan melakukan penelitian dan pemahaman regulasi. Sehingga izin keselamatan tidak ditempuh dan diurus, padahal ada aturan yang mewajibkan itu.

"Izin keselamatan sebenarnya tidak perlu diurus, apabila bentangannya tidak dirubah oleh dinas. Kita juga bingung apa alasan perubahan itu," bebernya.

Apalagi, kata sumber mengungkapkan, pelaksana pembangunan jembatan pantai bhakti sebenarnya orang yang sama, namun perusahaannya yang berbeda. Sebab, tahap kedua ini PT Bona Jati Mutiara yang menjadi pemenang tender, sementara saat tahap pertama perusahaan yang lain sebagai pemenang, akan tetapi pelaksananya orang sama, kata sumber.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi), Ergat Bustomy menuding Konsultan Perencana yang merencanakan pembangunan jembatan Pantai Bhakti tidak profesional, bahkan terkesan menghasilkan perencanaan yang "abal-abal. Sebab, hasil perencanaan konsultan PT Parama Mulabakti itu salah dan tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk pembangunan jembatan pantai hakti.

Hal itu apabila kita mencermati dan menelaah apa yang dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas PUPR Kab Bekasi, Heru Pranoto melalui media. Sebab dalam keterangan yang telah dua kali dilansir Reaksi Nasional itu, Kabid PJJ menuding PT Parama Mulabakti merencanakan pembangunan jembatan tanpa melalui tahapan yang semestinya. Sehingga terpaksa harus dilakukan perencanaan ulang oleh konsultan lain.

Diungkapkan Ergat, dampak kegagalan konsultan perencanaan pembangunan jembatan Pantai Bhakti tersebut, maka PT Bona Jati Mutiara tidak mampu melaksanakan pembangunan jembatan tahap dua itu. Padahal pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk pembangunan jembatan itu.

Apalagi PT Parama Mulabakti selaku konsultan perencana pembangunan jembatan pantai bakti telah mencairkan anggaran perencanaan tersebut pada tahun 2016, maka seharusnya bertanggungjawab terhadap gagalnya pembangunan tersebut. Sebab anggaran yang dikucurkan untuk konsultan perencanaan tersebut tidak sedikit, bisa ratusan juta, bahkan milyaran rupiah.

Terkecuali, ungkap Ergat menambahkan, pihak Kabid PJJ selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dan PT Bona Jati Mandiri hanya sekedar mencari-cari kesalahan konsultan perencana belaka, sebab tidak mampu dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pantai Bhakti tahap dua.

"Saya tidak soudzon, tapi bisa saja mereka (PPK) menuding Konsultan hasilkan perencanaan yang tidak baik karena kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan," ungkap Ergat

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Heru Pranoto mengakui kesalahannya dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Jembatan Pantai Bhakti tahap 2.

Kesalahan itu diakui Heru Pranoto, karena pihaknya tidak mengetahui adanya aturan Geo teknik sertifikat kontur tanah yang harus ditempuh dalam pelaksnaan pembangunan jembatan Pantai Bhakti yang bentangannya 100 meter. Sehingga akibat ketidaktahuan itu, pembangunan jembatan gagal.

"Saya tidak tidak tau ada aturan Permen PUPR. Kalau dikatakan saya lalai, ya mungkin bisa," ujar Heru.

Diakui Heru, saat perencanaan pembangunan tahun 2016 sudah ada kajian teknis kontur tanah dari pihak konsultan, sehingga terjadi pelaksanaa tahap pertama di tahun 2017. Namun di pelaksanaan pembangunan tahap kedua, ternyata konsultan perencanaan tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai persyaratan untuk tim Geo teknis struktur tanah sesuai Permen PUPR. Sehingga pekerjaan pelaksanaannya dibatalkan.

Atas dasar itulah, pembangunan jembatan pantai bhakti tahap 2 dengan No SPK: 602.1/35/SPP-PPK/PJJ-DPUPR/2019 yang anggarannya Rp43 milyar dihentikan. Untuk itu, pembangunan jembatan tersebut tidak akan terserap pada tahun 2019.

Untuk itu, pihaknya mengajukan permohonan uji laboratorium (tes Soil) tanah kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga saat ini pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari Kementerian, setelah ada surat uji dan rekomendasi tersebut baru pekerjaan dilaksanakan. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

  1. Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan 09 Okt 2019, 14:26:22 WIB

    Aparat penegak hukum diharapkan dapat menyelidiki kasus diatas agar masalah dapat cepat selesai dan jembatan dapat digunakan oleh warga, mungkin dibuat tender ulang juga lalu penetapan perusahaan yang memenangi tender harus dilakukan secara transparan. Perusahaan yang menawarkan jasa konstruksi bangunan masih banyak kok, masih bisa dicari yang memiliki track record yang bagus dan bisa merancang dengan lebih baik dari yang sebelumnya.

View all comments

Write a comment