Polres dan LTSA Diminta Tindak Tegas Kantor Cabang PJTKI yang Nakal

By Reaksi Nasional 14 Okt 2019, 11:57:49 WIBHukum&Kriminal

Polres dan LTSA Diminta Tindak Tegas Kantor Cabang PJTKI yang Nakal

Keterangan Gambar :


Oleh Hafidzudin  

REAKSI CIREBON - Jajaran Kepolisian Polres Cirebon khususnya Unit PPA dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Cirebon diminta segera memperketat dan menindak tegas pada kantor cabang PJTKI di Cirebon yang diduga nakal. Selain itu melakukan pengawasan eksstra ketat, karena banyak kantor cabang di Kabupaten Cirebon yang diduga belum menaati peraturan dan perundang-undangan.

Sudjono selaku ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) RIB (Rakyat Indonesia Berdaya) mengatakan, sistem dan dan pendataan untuk para kantor cabang yang ada di Cirebon diminta jangan pandang bulu, karena diduga masih banyak kantor cabang PJTKI yang belum terpenuhi sarana dan prasarana yang layak sebagai BLKN.

Bahkan, menurut dia, ada kantor cabang yang masih memakai sistem lama artinya menampung dengan alasan menunggu proses penerbangan. Padahal sesuai izin itu tidak diperbolehkan. Karena itu muncul dugaan hal itu terjadi karena sistem pengawasan dan  penindakan dari Dinas terkait masih lemah.

"Informasi yang dihimpun di lapangan masih banyak kantor PJTKI cabang Cirebon yang diduga melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan dinas tenaga kerja di daerah juga masih sangat kurang mengawasinya. Akibatnya banyak kantor PJTKI yang ada di Kabupaten Cirebon belum mampu memenuhi aturan yang ada. Kurang lebih 54 cabang yang kantor perwakilannya ada di Cirebon, namun registrasi tahun 2018 lalu hanya tercatat 49 kantor cabang. Ini diduga masih banyak yang main mata dan nakal dengan Dinas terkait," imbuhnya.

Masih menurut Sudjono, hal yang sama juga terjadi pada penanganan kasus dan bantuan hukum, kelembagaan pelayanan terhadap PMI yang tidak sesuai peraturan pemerintah, sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi para Pekerja Migran Indonesia. Pihaknya selaku lembaga swadaya masyarakat ikut andil dan berperan serta ke masyarakat serta sistem dan pelayanan baik awal masih di daerah atau sampai ke proses pemulangan buruh migran ke Indonesia.

"Karena PMI kita bukan komoditas yang seenaknya diperdagangkan, karena mereka juga manusia punya hak yang sama dan berhak mendapat perlindungan secara manusia pada umumnya," tegas Sudjono, Senin (14/10/19).

Karena diduga masih banyak pengawasan yang kurang maksimal dari LTSA dan unit IV, PPA harus turun tangan dan memanggil kepala cabangnya satu-persatu, karena yang diberangkatkan itu manusia, dan mestinya cabang yang tidak memiliki BLKN tidak boleh menampung, seperti yang ada di Kecamatan Arjawinangun yang dinilai belum layak menampung CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia).

“Tapi karena kurang tegasnya pemerintah dalam hal PMI ini maka berakibat masih banyaknya perekrutan PMI secara non prosedural (ilegal Red), yang dilakukan Oknum  Perusahaan Penyalur Jasa PMI (PJTKI). Sayangnya, Dinas dan Unit PPA belum bisa menindak tegas PJTKI bandel. Padahal jika PJTKI yang tidak memiliki BLKN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) tidak boleh menampung calon PMI nya lebih dari 1X24 jam, namun nyatanya masih ada cabang yang menampung bahkan tidak ada teguran atau sanksi dari dinas dan juga kepolisian,” katanya.

"Selama ini, dari hasil pantauan, diduga ada kegiatan di kantor cabang PT tersebut. Diduga kegiatan itu untuk menampung dan memberikan latihan kerja bagi para calon PMI. Padahal Disnakertrans sering memberikan arahan tidak boleh menampung selama 1X24 jam lebih, kalau belum mempunyai izin menampung calon PMI,” terangnya.

Ia menambahkan, Disnakertrans juga jangan berpangku tangan tentang penindakan PJTKI, dan termasuk pelaku perekrutan buruh migran yang tidak menjalankan prosedur harus ditindak tegas dan bisa dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga mengenai Undang-undang nomer 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon ketika dihubungi melalui telepon selulernya tidak bisa dihubungi.

Hal serupa justru diungkapkan salah satu pengurus PJTKI yang enggan namanya disebutkan, membenarkan kalau masih banyak kantor PJTKI yang belum mempunyai izin terkait menampung calon PMI. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • iyydveosqj

    Plunge Unbroken: Antithesis strays <a ...

    View Article
  • tpcntavvzp

    the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't be loath ...

    View Article
  • Crypto Fashion

    That is very interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed ...

    View Article
  • Bitcoin t shirt

    Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the ...

    View Article