RP3 Diyakini Mampu Lindungi Pekerja Perempuan

By Reaksi Nasional 08 Okt 2019, 13:39:57 WIBNasional

RP3 Diyakini Mampu Lindungi Pekerja Perempuan

Keterangan Gambar : Menteri PPPA Yasona Yambise meresmikan RP3.


Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA - Emansipasi perempuan di tengah dinamisnya kehidupan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkataan pertumbuhan jumlah pekerja perempuan setiap tahun.

Meski pertumbuhan itu nyata, namun tidak diiringi dengan pemenuhan hak yang setara bagi para pekerja perempuan. Bahkan masih banyak dijumpai diskriminasi dan kekerasan dalam ketenagakerjaan, di mana pekerja perempuan menjadi korbannya.

Demikian dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise saat meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Bitan, Kepulauan Riau, Senin (7/10).

Ia mengatakan, dari data Kementerian Perindustrian yang menyebutkan jumlah perusaaan hingga 2018 terdapat 24.425 Perusahaan di Indonesia. Namun, kata Yohana, selama ini belum ada data mengenai pelanggaran norma terhadap pekerja perempuan termasuk tindak kekerasan dan pelecehan seksual ditempat kerja.

“Pola relasi kuasa dalam lingkup tempat kerja membuat pekerja perempuan kurang memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan, diskiriminasi yang dialami di tempat kerja ditambah dengan adanya rasa takut, rasa malu, tidak tahu harus kemana mengadu,” katanya.

Untuk itu, ia bersama lima Kawasan Industri yang tersebar di Indonesia menginisiasi model Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) dengan menandatangani nota kesepakatan perusahaan yang terletak di kawasan industri Cakung, Karawang, Cilegon, Pasuruan, dan Bintan.

Yohana mengatakan, RP3 merupakan wadah untuk memerdekakan hak pekerja perempuan. "Melihat jumlah pekerja perempuan di BIIE yang mencapai 54%, maka keberadaan RP3 ini menjadi upaya yang tepat dalam rangka menguatkan upaya perlindungan pekerja perempuan yang sudah ada serta memberi ruang kolaborasi lintas sektor dalam penanganan masalah kekerasan yang dialami pekerja perempuan di kawasan industri," tandasnya.

Setelah RP3 ini beroperasi, kata Yona menambahkan, ke depannya akan ada tahap monitoring dan evaluasi mekanisme pelayanan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lainnya yang ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait. Hal ini untuk memastikan mekanisme pelayanan RP3 sudah berjalan dengan optimal, tepat sasaran dan sesuai dengan SOP yang ada.

Merespon RP3 itu, General Manager Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Aditya Laksamana mengaku bangga dengan kehadiran RP3 tersebut.

“Kami bangga dengan peresmian RP3  di Bintan. Di kawasan BIIE ini ada 17 perusahaan dengan jumlah pekerjanya 4.414 orang. Dari jumlah tersebut 2.334 orang di antaranya merupakan pekerja perempuan, dan 48% menduduki level management. Kami merasa mendapat dukungan nyata dengan kehadiran RP3 karena melindungi hak pekerja perempuan,” ujarnya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi menyampaikan keberadaan RP3 merupuakan wujud komitmen Pemerintah Pusat yang kemudian dilanjutkan Pemerintah Daerah dan Pihak BIIE. Kehadiran RP3 menjadi bentuk komitmen luar biasa dari BIIE yang didorong oleh Kemen PPPA untuk sungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan.

"Perkembangan dinamika perempuan luar biasa saat ini, dahulu kita lihat perempuan hanya pada profesi yang biasa saja tapi sekarang banyak dari mereka yang menduduki posisi strategis dan pengambil kebijakan baik di pemerintah maupun swasta. Pemda akan terus mendorong agar komitmen ini kedepannya dapat bepengaruh bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas pekerja perempuan khususnya di BIIE, Bintan," ungkap Apri. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment