Saat Reses Legislator Jelaskan Tentang Pembahasan Raperda Pesantren

By Reaksi Nasional 05 Des 2019, 13:26:08 WIBJabar dan Banten

Saat Reses Legislator Jelaskan Tentang Pembahasan Raperda Pesantren

Keterangan Gambar :


Oleh Ferry Ardiansyah & Herry Juhana

REAKSI BANDUNG - Sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3 setiap wakil rakyat diwajibkan melaksanakan reses dengan turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi suara konstituennya.

Kegiatan reses pertama  tahun sidang 2019-2020,  DPRD Provinsi Jabar  melakukan masa reses.

Masa reses ini adalah bagian kerja Anggota Dewan di luar persidangan. Untuk DPRD Jabar, masa reses pertama ini dimulai sejak Senin (2/12/2019) hingga Rabu (11/12/2019).

Setiap anggota dewan mendatangi daerah pemilihannya dan menemui konstituen sebagai wujud tanggung jawab terhadap pemilih.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu, melaksanakan Reses Dapil Kota Bandung-Kota Cimahi di Aula Pojok Sunda,Cibaduyut, Kamis (5/12/2019).

Pada kesempatan ini Kang Haru, sapaannya akrabnya, didampingi anggota DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi.

Acara itu dihadiri kurang lebih 175 orang konstituen dan tokoh masyarakat,  Lurah Cibaduyut, Tisna.

Pada kesempatan ini, Kang Haru memaparkan capaian kerja DPRD sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jabar dalam masa tahun sidang 2019-2020.

Berbagai aspirasi dan pertanyaan mengenai pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat pun disampaikan peserta reses.

Di antaranya aspirasi dari ibu Cucu, warga Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut, yang mengusulkan adanya bantuan untuk santri di pesantren, tidak hanya beasiswa untuk siswa SMA/SMK dan mahasiswa seperti yang ada selama ini.

Senada dengan pertanyaan Ibu Cucu, Ibu Rani juga menanyakan hal yang sama seputar mekanisme bantuan beasiswa sekolah.

Menjawab pertanyaan Cucu, Kang Haru menyampaikan tentang rencana pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pesantren.

“Masukan Ibu Cucu, insya Allah akan ditindaklanjuti dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pesantren pada tahun 2020,” kata Kang Haru.

Sebagaimana diketahui, kata Kang Haru, Pemprov Jabar telah menganggarkan 1,582 triliun untuk 1,2 juta siswa SMA/SMK se-Jawa Barat, baik negeri ataupun swasta.

“Memang belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi setidaknya meringankan beban orangtua siswa,” pungkasnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment