Wabup Bogor Minta Kades Cidokom Diproses Bawaslu

By Reaksi Nasional 08 Apr 2019, 09:44:02 WIBJabar dan Banten

Wabup Bogor Minta Kades Cidokom Diproses Bawaslu

Keterangan Gambar : Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan./Foto: Rishad


Oleh Marihot Pakpahan

REAKSI BOGOR  – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menyayangkan kasus  adanya dugaan ketidaknetralan kepala desa di Kabupaten Bogor pada Pilpres 2019. Kasus itu mencuat di  media sosial,  ketika Kepala Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, mengajak warganya untuk memilih Capres 01.

Menurut  Iwan, peristiwa tersebut selain mencederai demokrasi, sebagai pribadi Kepala Desa juga terancam pidana dan dikhawatirkan menganggu jalannya pemerintahan desa yang akan merugikan masyarakat.

“Bawaslu sebagai pihak yang berwenang, silahkan memprosesnya sesuai prosedur yang ada,” kata Iwan.

Menurutnya, Kades bertugas melayani masyarakat desa. Dia pun menilai Kades Cidokom telah melanggar Pasal 29 UU Desa Tahun 2014 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Dalam UU Desa pasal 29, dimuat hal yang tidak boleh dilakukan kepala desa. Yaitu membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Mendukung salah satu calon dalam pemilu, berarti melanggar larangan tersebut,” tegas Iwan.

Dia melanjutkan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap kepala desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Jadi ancaman sanksinya sudah jelas. Tindakan kepala desa mengajak untuk mendukung calon presiden adalah pidana,” tegasnya.

Dia juga mengajak kepada seluruh kepala desa dan ASN, yang berada di bawah Pemkab Bogor bersikap profesional dan netral dalam pemilu 2019.

“Sebab, ketika netralitas dilanggar, selain tindakannya itu akan berdampak kepada pribadi masing-masing dengan ancaman pidana, hal ini akan menciderai demokrasi, menciderai hak masyarakat banyak untuk mendapatkan pelayanan prima dari para aparat desanya,” ujar Iwan. (R2)

 

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • snzwteuykd

    cialis 5 mg <a href="http://aaedpills.com/">ed pills</a> cialis usa ...

    View Article
  • zekiqitfog

    cialis professional <a href="http://canadianpha.com">online canadian ...

    View Article
  • dkuxgjqlui

    cheap cialis online <a href="http://genlipitor.com/">lipitor ...

    View Article
  • rpapkykizp

    generic cialis <a href="http://canadianpha.com">canada online ...

    View Article