Anggaran Rp226 Miliar Penyertaan  Modal PDAM TB Diduga Bermasalah
Pemkab Bekasi Didesak Tunda Penyertaan Modal

By Reaksi Nasional 18 Nov 2019, 18:06:38 WIBReaksi Bekasi

Anggaran Rp226 Miliar Penyertaan  Modal PDAM TB Diduga Bermasalah

Keterangan Gambar :


REAKSI CIKARANG - Penyertaan modal yang akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kepada PDAM Tirta Bhagasasi (TB), mulai mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Penolakan datang dari masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM yang mengatasnamakan Forum Pelanggan PDAM TB dan stekeholder.

Bahkan, pihak stakeholder menuding penyertaan modal Pemkab Bekasi tehadap PDAM TB sebesar Rp360.619.828.000, dengan menggelontorkan penyertaan modal tahap 1 tahun 2019 sebesar Rp80 milyar dipertanyakan. Hal itu disebabkan, penyertaan modal tahun 2002-2015 sebesar Rp226.550.671.158 diduga menuai permasalahan.

Demikian diungkapkan Ketua LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi), Ergat Bustomy kepada Reaksi, Senin (18/11/2019). Menurut Ergat, seharusnya pihak DPRD dan Pemkab Bekasi mempertanyakan dahulu pengelolaan anggaran penyertaan modal tahun yang lalu kepada PDAM Tirta Bhagasasi, karena ada tudingan penyertaan modal tersebut terindikasi bermasalah.

"Seharusnya penyertaan modal yang dikelola sebelumnya dipertanggungjawabkan dahulu, baru digelontorkan penyertaan modal selanjutnya. Sebab itu uang rakyat, dan indikasi bermasalah," ujar Ergat.

Dikatakan Ergat, permasalahan penyertaan modal tersebut diduga terjadi dalam pengelolaan penyertaan modal tahun 2014. Sebab, berdasarkan permohonan PDAM TB No:25/PDAM-Bks/I/2014 bahwa penyertaan modal Rp35.303.050.000. untuk pemasangan pipa dan jaringan pipa bojongmangu-Cibarusah, IPA kap.50 I/d dengan resorpoir, serta pembangunan kantor PDAM TB di Tegal Danas. Dimana penyertaan modal dan peruntukkannya dituangkan dalam Perda No 3 tahun 2014.

Ironisnya, pihak PDAM merubah peruntukan anggaran penyertaan modal tersebut tanpa merevisi Perda No 3 tahun 2014. PDAM TB merubah penyerapan anggaran tersebut hanya berdasarkan surat permohonan No 89/PDAM-Bks/IV/2015. Anehnya, perubahan itu sangat signifikan dan terindikasi tanpa melalui persetujuan DPRD Kab Bekasi.

"Ada dugaan perubahan itu tanpa melalui persetujuan DPRD, sehingga terindikasi cacat hukum dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan PDAM selaku perusahaan plat merah, jangan menggunakan uang rakyat tanpa mengacu aturan," beber Ergat.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rojak, Senin (18/11) mengaku pihaknya sedang menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim terkait pemisahan aset yang tak kunjung usai setelah hampir 3 tahun lebih digulirkan.

Diungkap Rojak, pemisahan aset BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini harus segera diselesaikan karena sudah berlarut-larut cukup lama. Dan buat apa memberikan penyertaan modal, nanti yang ada malah bikin masalah pemisahan aset jadi gak pernah tuntas.

"Untuk apa diberikan penyertaan modal, nanti malah penyertaan jadi berlarut-larut, bahkan bisa tidak jadi," kata Rojak.

Sebelumnya, Ketua Forum pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi, Irham Firdaus meminta agar Bupati Bekasi, Eka supria Atmaja tidak melakukan pencairan terhadap anggaran penyertaan modal bagi PDAM Tirta Bhagasasi.

Permintaan tersebut karena PDAM Tirta Bhagasasi yang merupakan  milik Pemerintah Kabupaten (Pemkb) Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi itu belum melakukan pemisahan terhadap asetnya. Sebab apabila penyertaan modal iti tetap dipaksakan, tidak menutup kemungkinan bisa memicu persoalan.

"Kita mendukung Bupati Bupati melakukan pemisahan aset PDAM. Dukungan itu dengan mendesak Bupati tidak mencairkan penyertaan modal," ujar Irham.

Dikatakan Irham, penyertaan modal bagi PDAM Tirta Bhagasasi sebelumnya sudah dibahas anggota DPRD Kab Bekasi periode 2014-2019 melalui Komisi 1. Dan dalam Berita Acara hasil rapat kerja Komisi 1 DPRD Kab Bekasi itu, penyertaan modal bisa dilakukan sepanjang pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi selesai dilaksanakan.

Diungkapkan Irham, pihaknya sangat bingung dengan anggota DPRD Kab Bekasi periode 2019-2024 yang terkesan memaksakan agar Pemkab Bekasi segera melakukan pencairan penyertaan modal bagi PDAM. Padahal kesepakatan yang tertuang dalam berita acara belum di realisasikan, sementara hal itu merupakan syarat pencairan penyertaan modal.

Seharusnya pihak DPRD lebih melakukan kontrol terhadap kinerja PDAM Tirta Bhagasasi yang banyak dikeluhkan pelanggan. Hal itu karena keluhan masyarakat terhadap kinerja PDAM Tirta Bhagasasi tidak sedikit, untuk itu pembenahan dalam pelayanan Prima K3 seharusnya menjadi agenda yang utama, bukannya mendesak pencairan penyertaan modal.

"Apa sih urgensinya sehingga anggota DPRD mendesak pencairan, seharusnya pelayanan prima PDAM yang menjadi prioritas untuk perbaikan," beber Irham.

Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, Usep R. Salim saat dikonfirmasi Reaksi melalui telepon selulernya, Senin (18/11/2019) tidak memberikan tanggapan. (tim)

 

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • gcithsd

    cheap generic viagra uk online buy cialis mexico [url=https://topedstoreusa.com/#]can you ...

    View Article
  • hyrhbry

    cialis cheapest price uk www.buy-viagra.biz <a href=https://topedstoreusa.com/#>cheap ...

    View Article
  • xqduekx

    buy viagra riyadh cialis c20 pills [url=https://topedstoreusa.com/#]can you really order ...

    View Article
  • pbfskvh

    cialis online buy buy viagra euro <a href=https://topedstoreusa.com/#>cheapest ...

    View Article