ASN yang Dinas Luar Kota Harus Seizin Kepala Daerah

Berita Populer

• Hasil UN SMP, Hanya 1 Sekolah Negeri Masuk 10 Besar
• Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Isu Pembegalan yang Beredar di Akun WA
• Ahli Hukum Pidana: Laporan Delik Murni tak Bisa Dicabut
• BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu
• Siswa SMAN 2 Kota Bekasi Terbanyak Lolos SNMPTN

Baca Juga

• Diskominfo Minta Humas Lebih Kreatif Publikasikan Program Pemkab1
• Warga Bogor Tolak Gerakan 1312 Karena Diduga Intoleran1
• Satu Tahun, UP PTSP Kecamatan Kebun Jeruk Proses 2.185 Izin2
• Dirut PDAM Tirtaweng Sampaikan Ekspose Kajian Evaluasi Kinerja ke Wali Kota0
• Bupati dan Dan Lanal Tandatangani Prasasti Karya Bakti TNI AL0

Oleh Marihot Pakpahan  

REAKSI BOGOR - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan,  selama ini  setiap tak semua keberangkatan dinas luar ASN diketahui oleh kepala daerah.  Karena itu mulai tahun 2020 seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan memperoleh izin berangkat dari kepala daerah. Hal itu berlaku tak hanya untuk kepala dinas saja, namun juga untuk para kepala bidang hingga kepala seksi.                 

Dengan kebijakan baru tersebut, maka setiap perjalanan dinas luar yang dilakukan tanpa sepengetahuan Bupati atau Wakil Bupati Bogor akan dianggap perjalanan ilegal. 

"Selama ini surat yang masuk ke kita, Bupati dan Wakil Bupati itu, kegiatan dinas luarnya sudah dilaksanakan. Kita mau menolak juga bagaimana, karena kegiatannya sudah dilakukan, sementara kalau kita tanda tangani itu berarti kepala daerah hanya sebagai tukang stempel," kata Iwan ketika dihubungi wartawan, kemarin.

Aturan baru ini, tambahnya, adalah  sebagai bentuk penegakan tata tertib administrasi yang ingin dibenahi di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pejabat Pemkab Bogor. Kebiasan pergi dinas luar tampa sepengetahuan kepala daerah seperti itu harus diubah. Jika tidak, maka sampai kapan pun kebiasaan tersebut akan menjadi stigma buruk, terutama bagi ASN Kabupaten Bogor.

Apa lagi, muncul wacana pemerintah pusat untuk memberi angin segar bagi para ASN. Misalnya, mereka  bisa bekerja dari rumah dan ASN  akan diliburkan di hari Jumat. Tentu saja, angin segar tersebut akan memberikan ruang yang cukup banyak bagi para ASN untuk mencuri kesempatan dengan dalih perjalanan dinas.

"Tertib administrasi ini supaya kita tahu, si A kemana, si B kemana. Dan kita juga bisa mengambil kebijakan yang bisa berangkat itu siapa, apa kadisnya, kabidnya, atau kasinya. Kalau misalnya tidak terlalu penting ya ngapain dia berangkat. Kami ingin yang lebih cocok berangkat ke dinas luar itu sesuai bidangnya," tambahnya.

Kata Iwan, banyak keluhan yang masuk dari para ASN tingkat bawah. Mengapa mereka yang merasa sesuai bidangnya tetapi belum pernah sama sekali melakukan studi banding ke luar daerah. 

"Banyak keluhan kok yang berangkat dinas luar daerah kadis terus, Kabid dan Kasi. Yang sesuai bidangnya malah tidak berangkat. Aturan ini segera kita buat tertulis atau dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Bogor," katanya. (R2)