Bapenda Kabupaten Bekasi tidak Pungut Pajak Hotel ASC pada 2015
Belum Memiliki Izin Hotel

By Reaksi Nasional 29 Mar 2018, 10:51:54 WIB

Bapenda Kabupaten Bekasi tidak Pungut Pajak Hotel ASC pada 2015

Keterangan Gambar : Hotel Axia South Cikarang (ASC). (ist)


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Pajak Hotel Axia South Cikarang (ASC) pada 2015 sebesar Rp4,8 miliar hingga saat ini belum dibayar dan disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk stakeholder dan pemerhati Kabupaten Bekasi.

Padahal, potensi pajak hotel sebesar Rp4,8 miliar yang menjadi hak Pemkab Bekasi sebagai pajak daerah itu, merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016 saat melakukan audit terhadap pajak daerah Kabupaten Bekasi di 2015. Namun hingga kini, pajak 2015 itu belum bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Bekasi.

Menurut Seketaris Bapenda Kabupaten Bekasi Gatot Purnomo saat dikonfirmasi mengatakan, tidak terpungutnya pajak Hotel ASC sebesar Rp4,8 miliar pada 2015 karena pada tahun itu, ASC belum memiliki izin hotel.

“Sehingga, pihak Bapenda Kabupaten Bekasi tidak bisa melakukan pungutan terhadap pajak Hotel ASC. Sebab sesuai aturan yang berlaku, apabila legalitas formal Hotel ASC belum ada, maka Bapenda belum bisa memungut pajak Hotel ASC,” kata Gatot kepada Reaksi di ruang kerjanya, Selasa (27/3/2018).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, kata dia, apabila belum ada dikeluarkan perizinan terhadap Hotel ASC, maka Pemkab Bekasi juga belum bisa memungut pajak daerah.

“Dan pada 2015, izin ASC masih berbentuk apartemen bukan hotel. Hal itu, dikarenakan pajak daerah merupakan hukum, sehingga kita harus tunduk terhadap aturan. Meskipun ASC telah menyewakan apartemennya dengan menggunakan sistem pengelolaan dan fasilitas sistim hotel, tetap tidak bisa dipungut pajak hotelnya,” tutur dia.

Sebab, menurutnya,pemungutan pajak hotel berdasarkan izin hotelnya, bukan fasilitas dan pengelolaannya.

"Kita tidak bisa pungut pajak Hotel ASC karena izin hotelnya belum ada. Dan pengelolaan serta fasilitas hotel yang diberikan dalam penyewaan apartemen tidak bisa jadi ukuran," bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H Daris, Rabu (27/3/2018) mengungkapkan, seharusnya apabila izin Hotel ASC belum ada, mengapa ASC bisa berjalan dan menjalankan aktivitasnya. “Sehingga, hal ini membuat pihaknya mempertanyakan hal tersebut. Seharusnya, jika izinnya belum ada mengapa pihak ASC bisa menjalankan aktivitas usahanya. Apalagi temuan BPK terhadap pajak daerah ini menjadi pertanyaan bagi DPRD. Seperti apa sistem pengawasan dan pengelolaan perizinan Kabupaten Bekasi, sehingga hotel yang belum memiliki izin bisa beroperasi dan melayani penginapan bagi masyarakat,” tanya H Daris.

Sebelumnya, Ergat Bustomy, Ketua LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) mempertanyakan Bapenda Kabupaten Bekasi terhadap setoran pajak hotel milik Axia South Cikarang (ASC) pada 2015. Sebab, hingga saat ini pajak Hotel ASC sebesar Rp4,8 miliar belum dibayarkan kepada Pemkab Bekasi.

Menurut Ergat, pajak yang dibayarkan Hotel ASC merupakan pajak PPn dan PPh hotel tersebut, bukannya pajak Hotel ASC tahun 2015. Sebab, Hotel ASC mulai membayar pajak hotelnya terhitung mulai 2016.

"Tidak ada pajak Hotel ASC tahun 2015 yang dibayarkan ke Pemkab Bekasi. Sebab, pajak Hotel ASC hanya dibayar terhitung tahun 2016," tutur Ergat.

Sehingga, kata dia, pihaknya mempertanyakan dasar hukum pihak Bapenda Kabupaten Bekasi yang mengklaim pajak Hotel ASC sudah dibayar. Hal itu, mengindikasikan Bapenda Kabupaten Bekasi melakukan pembohongan publik.

Apalagi, kata dia, dengan pernyataan Bapenda Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu kepada media mengatakan bahwa sudah dibayarkan melalui KPP Pratama Cikarang.

"Pajak yang dibayarkan Hotel ASC itu merupakan pajak PPn dan PPh, bukannya pajak hotel. Kalau diklaim pajak hotel yang dibayar, itu pembohongan publik," katanya.

Sebab, menurutnya, pajak PPn ataupun PPh berbeda dengan pajak hotel. Dan jika pajak PPn dan PPh serta pajak Hotel ASC dibayar, maka hal itu bukan overlapping (tumpang tindih). Karena, pajak hotel bukan merupakan objek pajak PPn.

“Dan pajak PPn dan PPh dibayarkan kepada KPP Pratama, sementara pajak hotel dibayarkan ke Pemkab Bekasi melalui Bapenda, sebab pajak itu haknya daerah,” ucap Ergat.

Dikatakan dia, hal itu, sesuai penjelasan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan obyek pajak hotel, adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

“Sehingga, apabila apartemen difungsikan sebagai hotel dengan kemudahan dan kelengkapan sebagai hotel, maka itu merupakan bagian dari obyek pajak hotel,” jelasnya lagi.

Maka harus dibedakan, kata dia, di mana pajak PPn dan PPh dengan pajak hotel. Hal itu demi memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban dan hak dari pemerintah daerah agar potensi pendapatan daerah dari sektor pajak tidak menjadi tudingan miring di masyarakat umum (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • pbfskvh

    cialis online buy buy viagra euro <a href=https://topedstoreusa.com/#>cheapest ...

    View Article
  • oxyoxpt

    buy cialis for daily use legal buy cialis online [url=https://topedstoreusa.com/#]buy ...

    View Article
  • lmrvcim

    cheap generic cialis uk buy viagra online cheap uk <a ...

    View Article
  • pclusjx

    best place to order levitra order cialis australia [url=https://topedstoreusa.com/#]buy ...

    View Article