BLK Komunitas Harus Miliki Rencana Strategis untuk Kebutuhan Pasar Kerja

Berita Populer

• BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu
• Diskominfo Gelar Forum Menuju Kabupaten Bogor Berbasis TI
• Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Isu Pembegalan yang Beredar di Akun WA
• FORUM STAF BAWASLU DKI JAKARTA Sampaikan Nota Keberatan
• Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Tegal Gubug Lor Diduga Bermasalah

Baca Juga

• Kantor Pelayanan DPMPTSP Jakbar Minta Pemohon Izin Patuhi ETA0
• Dukung Paslon Lain, PPP Ciamis Ancam Lapor Polisi0
• Jadi Percontohan Nasional, Pemkab Bangli Kunjungi ke Desa Pasir Sari Cikarang0
• Jelang Asian Games 2018 Kemenpora Adakan Sosialisasi Kesehatan di RSON 0
• Walikota Jakbar Buka Olahraga Tahunan di RPTRA Kembangan0

Oleh Friendly Sianipar

REAKSI JAKARTA – Pengembangan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dianggap penting dan mendesak agar dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan industri di sekitarnya. Pengembangannya harus disesuaikan dengan jenis kejuruan yang terkait dengan kebutuhan lokal sehingga menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan.

Demikian dikatakan Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat Rapat Koordinasi Balai Latihan Kerja Komunitas Tahap Pertama di Padang, Sumatera Barat, Kamis (3/12) malam, sebagaimana rilis Humas Kemnaker.

Ia mengatakan, kehadiran BLK Komunitas di daerah diperuntukan mengurangi pegangguran. Untuk itu, ia meminta BLK Komunitas dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi lembaga kredibel yang dipercaya masyarakat.

“Agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja maka BLK Komunitas harus dikelola dengan baik, terutama kejuruannya. Kami berharap BLK Komunitas ini mampu menekan angka pegangguran sehingga bisa menjadi lembaga yang kredibel dan lulusannya terserap pasar kerja atau berwirausaha,” katanya

Untuk mewujudkan itu, kata Anwar, BLK Komunitas harus mempunyai rencana strategis sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun program kerja. Hal ini dilakukan dengan mengikuti standar dan sistem manajemen mutu sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga pelatihan kerja.

“Dengan peningkatan kualitas lembaga, diharapkan BLK Komunitas mampu mandiri dan dapat membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, dunia industri sehingga ada peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, sistem manajemen mutu dilakukan dengan cara penerapan standar mutu lembaga, yakni meliputi standar program, standar kurikulum, standar materi pelatihan, standar asesmen, standar instruktur dan tenaga pelatihan, standar sarana dan prasarana, standar tata kelola dan standar keuangan.

Sebagaimana diketahui, pendirian BLK Komunitas itu merupakan terobosan Presiden Jokowi dan pembangunannya dimulai sejak 2017. Sejak didirikan, sudah ada 1.113 BLK Komunitas tersebar di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia. Pada 2020, ada 1,000 BLK Komunitas  yang dibangun di seluruh kabupaten/ kota di Indonesia.

“Program BLK Komunitas adalah salah satu wujud komimen pemerintah mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat. Dengan BLK Komunitas, masyarakat mudah mendapatkan pelatihan vokasi secara gratis dan tanpa harus susah payah ke pusat kota,” kata Anwar. (R2)