BPJS dan Pemkab Cirebon Gelar Sosialisasi JKN dan KIS kepada ASN

Berita Populer

• BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu
• Diskominfo Gelar Forum Menuju Kabupaten Bogor Berbasis TI
• Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Isu Pembegalan yang Beredar di Akun WA
• FORUM STAF BAWASLU DKI JAKARTA Sampaikan Nota Keberatan
• Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Tegal Gubug Lor Diduga Bermasalah

Baca Juga

• Kembangkan Ekonomi Kreatif, Jabar Sabet APPSI Gubernur Awards0
• PHL Sudin Kehutanan & Pertamanan Jakbar Tata Tanaman Hias di Bahu Jalan Raya 0
• BLPBJ Pemkab Bekasi Adakan Bimtek Barang dan Jasa0
• Amankan Pesta Demokrasi 2019, TNI-Polri Laksanakan Rapim0
• 100 Ribu Bibit Ikan Nila Disebar di Danau Cavalio0

Oleh Hafidzudin

REAKSI CIREBON – BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon menggelar acara sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada pegawai ASN dan honorer dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Sugeng Raharjo, selaku Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengatakan, pihaknya menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan karena kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, kata dia, dalam acara tersebut bertujuan untuk membantu tenaga ASN dan Honorer dalam hal jaminan kesehatan.

“Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional mensyaratkan minimal kabupaten/kota keikutsertaan BPJS kesehatan 50%. Dan Kabupaten Cirebon mendapatkan award Universal Health Corporate pada bulan Mei 2018 lalu,” ucapnya, Selasa (29/1/19).

Pencapaian tersebut, kata dia, karena Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mencapai 95,32% se-Kabupaten Cirebon dalam pemenuhan jaminan kesehatan di masyarakat. Selain itu, kata dia, untuk PNS dan Honorer ditarik 2% dari UMK Kabupaten Cirebon dan di subsidi 3% dari pemerintah daerah.

“Ke depan akan ada MOU antara OPD dengan BPJS, sehingga seluruh honorer dapat ikut serta secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cirebon, Ansharudin mengutarakan, dengan kegiatan ini pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menjalankan amanat Undang-Undang.

Target pun, kata dia, akan ditingkatkan dalam keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan yang dimana target tersebut untuk membulatkan dari pencapaian sejauh dengan mengejar 47% yang saat ini sedang disasar agar dapat tercapai 100% masyarakat ikut serta dalam BPJS Kesehatan.

“Tugas kami sekarang akan menyasar kekurangan untuk mencapai target 100% dari apa yang telah dicapai saat ini,” paparnya. (R2)