BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu

Berita Populer

• Hasil UN SMP, Hanya 1 Sekolah Negeri Masuk 10 Besar
• Polres Metro Bekasi Kota Bongkar Isu Pembegalan yang Beredar di Akun WA
• Ahli Hukum Pidana: Laporan Delik Murni tak Bisa Dicabut
• BPN Kota Bekasi: Biaya PRONA Hanya Rp150 Ribu
• Siswa SMAN 2 Kota Bekasi Terbanyak Lolos SNMPTN

Baca Juga

• INASGOC dan Pemprov DKI Adakan Rakornis Jilid IV0
• Disperkimtan: 2000 Rutilahu Butuh Dana Rp36 miliar0
• 213.078 Siswa SMA se-Jabar Laksanakan UNBK 0
• Apa Respons Cepat Industri Konstruksi Pasca Revolusi Industri 4.0 ?0
• KBRI Diminta Beri Hak Bantuan Hukum TKI0

Oleh Yanso Sitorus

REAKSI BEKASI - Terkait isu merebaknya pungutan kepengurusan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sampai jutaan rupiah, akhirnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi angkat bicara. PRONA yang juga dikenal dengan istilah PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, adalah salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pertanahan.

Walaupun sebelumnya PRONA telah diatur dalam Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981, namun sejak era Jokowi, PRONA kembali diakselerasikan agar dapat selesai pada 2023. Tujuan utama dari PRONA itu sendiri, adalah memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada Program Catur Tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi Muhammad Irdan, Kamis (5/4/2018) dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang mengambil keuntungan dalam Program PRONA.

Irdan menjamin, masyarakat tidak akan dibebankan dengan pungutan yang tidak semestinya. Irdan menjelaskan, dalam pelaksanaannya, BPN bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta) untuk melakukan survei  dan pendataan awal.

Pihak ketiga ini, kata Irdan, adalah sebuah lembaga profesional yang bekerja mengacu pada SOP yang telah digariskan dan lembaga ini berkoordinasi dengan panitia PRONA yang melibatkan camat, lurah, RW dan RT.

Dalam PRONA, jelas Irdan, ada beberapa tahapan yang ditempuh. Mulai dari pendataan, survei, pengukuran, pengumuman sampai penerbitan sertifikat. Semua itu, dibiayai dari APBN termasuk pihak ketiga yang melakukan survei, di-cover APBN dari DIPA BPN. Sedangkan panitia PRONA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dibiayai dari APBD. Namun begitu masih ada biaya lain yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PRONA.

“Berdasarkan SKB 3 Menteri, ada beberapa biaya yang timbul yang harus ditanggung oleh peserta PRONA. Di antaranya, biaya administrasi, materai, patok tanah, dan lain-lain, namun nilainya tidak besar. Tidak lebih dari Rp150 ribu,” ungkap Irdan.

Untuk diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 22 Mei 2017 telah menanda tangani Surat Keputusan Bersama, atau dikenal sebagai SKB 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Dalam SKB itum, jelas dirinci biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh peserta PRONA. Dan untuk Pulau Jawa dan Bali, tidak lebih besar dari Rp150 ribu.

“Sebelumnya Walikota Bekasi sudah berkomitmen mendukung program PRONA, jadi bila masih ada oknum-oknum yang berusaha mengambil keuntungan dalam Program PRONA, adalah sangat tidak terpuji. Informasi dan masukan ini akan segera kami tindak lanjuti. Kami akan segera meninjau langsung wilayah yang ditengarai terjadi pungutan PRONA. Kita akan mengadakan sosialisasi kepada warga dan menjelaskan kepada mereka bahwa dalam program ini, tidak ada pungutan yang diperkenankan di luar yang telah diatur sebelumnya. Yang jelas, BPN Kota Bekasi bekerja prosedural, dan saya jamin BPN tidak akan memberatkan dan mempersulit masyarakat, terlebih dalam pengurusan sertifikat PRONA,” tegas M Irdan. (R2)