Komisi V DPRD Jabar Minta Masukan ke Tokoh Agama Terkait Raperda Pesantren

By Reaksi Nasional 06 Jul 2020, 18:32:13 WIBJabar dan Banten

Komisi V DPRD Jabar Minta Masukan ke Tokoh Agama Terkait Raperda Pesantren

Keterangan Gambar : Anggota Komisi V saat mengunjungi tokoh agama minta masukan soal Raperda Ponpes.


Oleh Ferry Ardiansyah

REAKSI BANDUNG - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu (Rindu) menaruh perhatian besar bagi hampir 10 ribu pesantren di Jabar.

Untuk itu, Komisi V DPRD Jawa Barat  akan mengajak para kiai, ulama, maupun pengasuh pondok pesantren (ponpes) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren

Hal tersebut dilakukan Komisi V DPRD Jawa Barat dengan mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor demi meminta masukan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren.

Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Cecep Gogom pihaknya melakukan silaturahim antara santri dengan kiainya.”Yang kedua adalah dalam rangka agenda sidang reses yang membahas tentang Raperda Pondok Pesantren,” tutur legilator dari partai Gerindra ini di Bandung, Senin (6/7/2020).

Menurutnya, Raperda Pesantren memiliki fungsi dalam memuat sinergitas, kerja sama, dan kemitraan yang bisa dilakukan ponpes dengan dunia usaha bahkan pihak dari luar negeri.

Lebih lanjut dikatakannya seperti yang di sampaikan Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji menyambut baik kunjungan mantan alumni Pendidikan Kader Ulama (PKU) tersebut. Ia memberi sejumlah masukan terkait pondok pesantren kepada Cecep.

“Pondok pesantren adalah yang paling berjasa untuk menghadirkan tokoh tokoh intelektual untuk itu raperda ini harus benar benar matang sehingga bisa menghadirkan tokoh tokoh intelektual,” tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Pantia Khusus (Pansus) VII DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya alias AW mengatakan bahwa Raperda Pesantren tak bisa segera disahkan sebelum dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Ternyata Undang-undang Pesantren pun didalamnya mengamanatkan perlunya Perpres agar UU tersebut bisa segera berlaku dengan efektif,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu saat dihubungi.

Menurutnya, meski sudah tersedia Undang-undang Nomor 18 tahun 19 tentang Pesantren, tapi Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren ini tidak bisa serta merta menjadi Perda karena kewenangannya masih ada di ranah Kementerian Agama. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment