KPK Larang Pemkot Serang Membangun Gedung

By Reaksi Nasional 16 Jan 2019, 14:27:24 WIBJabar dan Banten

KPK Larang Pemkot Serang Membangun Gedung

Keterangan Gambar :


Oleh Peterson Nainggolan

REAKSI SERANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melarang Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membangun gedung. Sebab Pemkot Serang akan memiliki gedung berlebih dan tidak terpakai bila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyerahkan semua aset gedung ke Pemkot Serang.

Asda II Nanang Saefudin mengungkapkan bahwa ia sampai saat ini belum tahu banyak mengenai isu tersebut. Menurutnya, OPD yang lebih tahu adalah Inspektorat. Yang ia tahu imbauan tersebut disampaikan KPK secara lisan kepada Pemkot Serang.“Kalau secara tertulis tidak tahu,” kata Nanang, Selasa (15/1).

Nanang mengatakan himbauan tersebut berkaitan dengan aset-aset milik Kota Serang, terutama gedung pemerintahan yang sampai saat ini belum diserahkan. KPK beralasan Kota Serang akan menerima warisan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kota Serang dari Pemkab Serang bila suatu saat nanti seluruh aset tersebut diserahkan.“Logikanya ngapain ngebangun kalau kita akan mendapatkan bangunan yang ada,” katanya.

Yang jadi masalah lanjutnya, sampai saat ini Pemkab Serang menurut informasi yang didapatkannya, baru membangun beberapa gedung, di antaranya gedung DPRD dan setda. Sementara di sisi lain masih banyak organisasi perangkat daerah di Kota Serang yang masih ngontrak karena kurangnya gedung milik Pemkot Serang.“Seperti dinsos, DP3AKB, itu kan masih ngontrak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sementara itu, Sekda Kota Serang Tubagus Urip Henus mengaku belum menerima informasi mengenai imbauan KPK agar Pemkot Serang tidak membangun gedung.

Urip menyatakan  tidak salah imbauan itu dikeluarkan KPK karena secara logika bila Pemkab Serang menyerahkan bangunan pemerintahan, maka Pemkot Serang akan memiliki bangunan berlebih.

Namun ia juga mempertanyakan akan sampai kapan Kota Serang harus menunggu karena kapan agenda Pemkab Serang akan menyerahkan aset juga tidak ada yang tahu. “Tapi apakah kita akan menunggu saja? Sampai kapan?” ujarnya

Urip mengungkapkan,  sampai saat ini masih banyak OPD yang ngontrak karena belum memiliki kantor seperti BPBD, dinsos, Kesbangpol, ULP, DP3AKB, dan lainnya. (R1)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • cialis buy

    If you re totally opposed to using a needle, there s another way to administer ...

    View Article
  • CarlClink

    <a href="https://lanoxin24.com/">buy digoxin</a> <a ...

    View Article
  • JudyClink

    <a href="https://aralen.us.org/">chloroquine australia</a> <a ...

    View Article
  • buy cialis

    We may also been detected in nearly every wolf moment for me people won t ...

    View Article