Pembangunan Waduk Cakung Memanas, Sekda DKI Dilaporkan ke KPK

By Reaksi Nasional 11 Jul 2018, 15:13:30 WIBHukum&Kriminal

Pembangunan Waduk Cakung Memanas,  Sekda DKI Dilaporkan ke KPK

Keterangan Gambar : Sekda DKI Jakarta Saefulloh (ist)


Oleh Bontor Sitanggang

REAKSI JAKARTA - Pembangunan Waduk Cakung, Jakarta Timur (Jaktim) kembali memanas. Amelia Kili Kili, sang penerima kuasa dari HM Zen (Tjion Boey Tjoy) Binti Tjio Kim Tee Nio (Hj Kim), pemilik tanah Eigendom Verponding No 4635 seluas 388 hektare (ha), di mana seluas 25 ha yang dijadikan waduk oleh Pemda DKI akhirnya melaporkan beberapa pejabat DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam laporannya yang diterima Reaksi, Amelia Kili-Kili melaporkan Sekda DKI Saefulloh, mantan Kepala Bidang Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Sutriono dan Kepala PMAPTSP DKI Edi Junaidi serta mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama juga pihak PT Jakarta Garden City.

Amelia Kili-Kili yang dikonfirmasi Reaksi, Rabu (12/7/2018) menyebutkan, pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum karena sudah dipermainkan pihak Pemprov DKI.

"Kita sudah melakukan berbagai cara dan upaya agar pihak Pemprov DKI menghormati dan menghargai kita selaku pemilik lahan yang sah, namun sepertinya tidak dihargai yang akhirnya harus bermuara di KPK," ujar Amelia.

Sementara itu, salah seorang pengurus DPP LSM DERAS Maruli Siahaan yang dimintai komentarnya seputar kasus pembebasa lahan yang saat ini sudah dijadikan waduk tersebut mengungkapkan rasa kekesalannya.

"Sebagai warga negara dan warga DKI yang baik kita menghargai dan menghormati aturan-aturan yang berlaku di DKI. Tetapi, ketika pemerintah di DKI Jakarta ini berusaha ingin menyengsarakan rakyatnya, akan muncul perlawanan," tegas Maruli.

Diungkapkan Maruli, sesuai data-data yang mereka peroleh dari Amelia Kili-Kili bahwa lahan yang saat ini sudah dibangun waduk oleh pengembang Jakarta Garden City (JGC).

"Semua bukti-bukti menunjukkan bahwa lahan yang saat ini sudah dibangun waduk oleh pengembang JGC. Tetapi pejabat Pemprov DKI mencoba membuat intrik dalam hal penguasaan lahan tersebut," terang dia.

Dikatakannya, intrik yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI adalah dagelan yang tidak lucu. "Pemda DKI mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan pemda dan konon katanya sudah tercatat sebagai aset dengan nomor registrasi 11.05.11.00.00.000.1996-01.07.02.01.00011 tertanggal 9 Januari 2012. Tapi konyolnya, pada tanggal 28 Oktober 2015, Sekda DKI mengeluar surat nomor 4053/-1.793.43 yang menginstruksikan agar pengembang menyelesaikan semua permasalahan dengan pemilik lahan dan membebaskan 60 ha lahan yang akan dijadikan waduk," tuturnya.

Maruli menambahkan, pada 26 Mei 2017, Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Sutriyono berkirim surat kepada Kepala Bidang Sungai dan Pantai Aliran Timur Dinas SDA DKI untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap lahan tersebut.

"Pada tanggal yang sama, yakni 26 Mei 2017, Sutriyono mengeluarkan berita acara setelah dilakukan tinjauan lapangan dengan kesimpulan, bahwa lokasi pemohon (Amelia Kili-Kili) saat ini sudah dibuat wadum oleh JGC, dan Dinas PU/Dinas Tata Air/Dinas Sumber Daya Air belum pernah membebaskan tanah dilokasi itu," terang Maruli.

Ditambahkan Maruli, proses perencanaan APBD DKI adalah bukti permainan terselubung para pejabat Pemprov DKI. "Jika lahan itu sudah tercatat sebagai aset Pemda DKI, mengapa ada alokasi anggaran untuk pembebasan lahan untuk lokasi tanah itu?" katanya.

Ia meminta KPK melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk menyelidik peran serta pihak-pihak terlapor dalam kasus dugaan penyerobotan lahan warga tersebut. (R2)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

  1. Oegank 19 Okt 2019, 22:15:52 WIB

    Penjara kan pejabat Pemda DKI yg berbuat semena2, dan segera bayarkan hak ahli waris....

View all comments

Write a comment