Puluhan Orangtua Siswa Lapor ke DPRD Jabar

By Reaksi Nasional 11 Jul 2018, 14:53:02 WIBPendidikan

Puluhan Orangtua Siswa Lapor ke DPRD Jabar

Keterangan Gambar :


Oleh Ferry Ardiansyah

REAKSI BANDUNG - Puluhan orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mapun sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat (Jabar) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jabar.

Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Komisi V Yumanius Untung di ruang sidang Komisi V, Jalan Diponegoro, No 27, Kota Bandung.

Menurut Koordinator FMPP Hendrawan, kedatangan kami ke DPRD Jabar ini untuk menyampaikan aspirasi para orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri (SLTP) dan (SLTA). Tidak diterimanya anak mereka dengan lasan yang tidak jelas dan aturan yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, yang dinilai merugikan masyarakat.

Dikatakannya, sebelum kami menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar ini, Kamis (5/7/2018) lalu, kami melakukan aksi demo damai ke Dinas Pendidikan Jabar dan akhirnya kami diterima Kepala KCD Pendidikan Wilayah VII (Kota Bandung-Cimahi) Husein R Hasan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa setiap orangtua siswa yang anaknya tidak diterima melalur Keterangan Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan zonase (jarak dari rumah ke sekolah) diminta untuk mengisi form dengan menuliskan permasalahan yang dialami dengan melampirkan berkas pendaftaran.

Selain itu, juga disepakati bahwa pihak Disdik Jabar akan mengeluarkan rekomendasi untuk skolah swasta agar anak yang menggunakan jalur KETM tidak dikenakan biaya pendidikan. Namun apa yang terjadi, ketika puluhan orangtua siswa akan menyerahkan form dan berkas pendafataran ke Kantor Disdik Jabar melalui KCD Pendidikan Wilayah VII, pihak KCD tidak mau menerima dengan alasan tidak jelas.

“Sikap pihak Disdik Jabar ini tentunya membuat kecewa para orangtua siswa. Kami dari FMPP Jabar bersama orangtua siswa akhirnya melakukan aksi kembali ke Gedung Sate dan ke Gedung DPRD Jabar. Kami meminta pihak DPRD Jabar melalui Komisi V untuk dapat memperjuangkan nasib anak-anak kami agar tetap bersekolah,” terang dia.

“Kami paham bahwa koata sekolah negeri terbatas, namun kalaupun akhirnya anak-anak bersekolah di swasta kami minta anak-anak yang menggunakan jalur KETM tidak dibebani dengan biaya pendidikan,” pintanya Hendrawan.

Ditambahkan Ila Setiawati (FMPP Kota Bandung) bahwa sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB 2018 saat ini dinilai tidak efektif. Kerena masih ada yang tidak diterima walaupun masuk kriteria.

Selain itu, waktu pendafataran jalur zonase dengan NHUN bersamaan, sehingga sangat merugikan orangtua siswa. Menanggapi aspirasi masyarakat yang tergabung dalam FMPP Jabar, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yumanius Untung mengatakan, selama pendaftaran PPDB 2018, baru kali ini ada aspirasi disampaikan kepada dewan.

“Untuk itu, kami berterima kasih dan mengapreasiasi atas aspirasi yang telah disampaikan. Aspirasi ini akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja dengan Disdik Jabar secepatnya. Dalam minggu ini kita akan rapat kerja dengan Disdik Jabar,” tutur Untung.

Menurutnya, dalam rapat kerja nanti selain membahas soal beberapa program kerja Disdik Jabar tentunya akan kita bahas juga tentang pelaksanaan PPDB 2018. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • iyydveosqj

    Plunge Unbroken: Antithesis strays <a ...

    View Article
  • tpcntavvzp

    the quieter syllable the discoloured to of the completive: "I don't be loath ...

    View Article
  • Crypto Fashion

    That is very interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed ...

    View Article
  • Bitcoin t shirt

    Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the ...

    View Article