Tak Miliki IMB, Pemkab Bekasi Diminta Tertibkan Menara Telekomunikasi

By Reaksi Nasional 06 Jul 2020, 17:58:27 WIBReaksi Bekasi

Tak Miliki IMB, Pemkab Bekasi Diminta Tertibkan Menara Telekomunikasi

Keterangan Gambar : Pembangunan menara telekomunikasi milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia di Wanasari, Kec Cibitung yang saat ini dikebut pembangunannya.


Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bekasi) diharapkan bisa segera melakukan tindakan terhadap menara telekomunikasi yang dibangun tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

Menurut Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK), tindakan itu dilakukan dengan melakukan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang saat ini sedang dibangun pihak PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Apalagi pembangunan menara tersebut, saat ini sudah akan rampung.

Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, H Rohim Sutisna kepada Reaksi mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi terhadap pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Rekomondasi itu dikeluarkan Diskominsantik berdasarkan regulasi yang berlaku.

Sebab, tambah Rohim, pihak Diskominfosantik Kab Bekasi hanya mengeluarkan rekomondasi terhadap titik kordinat menara telekomunikasi. Rekomondasi titik kordinat itu, sebagai salah satu persyaratan mendapatkan IMB dari dinas terkait.

"Kita hanya mengeluarkan surat rekomondasi titik kordinat saja. Dan itu berdasarkan permohonan Protolindo serta Peraturan Bupati Bekasi nomor 133 tahun 2016," ujarnya.

Menurut Rohim, terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang sedang dibangun dan hampir rampung, itu bukan ranah Diskominsantik lagi, melainkan sudah ranah DPMPT. Sebab, dinas tersebut yang mengeluarkan surat IMB, bukannya Diskominfosantik.

"Adanya pembangunan menara yang tidak memiliki IMB, itu bukan ranah kita lagi. Sebab, IMB itu dikeluarkan DPMPT, Diskominfosantik hanya sebatas rekomondasi kordinat saja," imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Evaluasi dan Informasi DPMPT Kabupaten Bekasi, Aep kepada Reaksi, Senin (6/7/2020) mengatakan, berdasarkan tanggal terbitnya rekomondasi Diskominfosantik, IMB menara tersebut belum ada. Namun untuk pastinya, pihaknya akan melihat permohonan dari Protolindo.

"Saya lihat dulu berkas permohonan pihak Protolindo ya, nanti saya kabarin. Biar lebih jelas," kata Aep.

Namun, ungkap Aep menambahkan, permohonan izin pendirian bangunan tidak gampang. Sebab memerlukan tahapan yang cukup banyak sebelum berkas IMB sampai kepada DPMPT Kabupaten Bekasi. Tahapan itu berupa, rekomondasi dari Diskominfosantik, Dinas PUPR, lalu kepihak DPMPT.

"Rekomondasi dari Dinas PUPR aja ada 3, baru bisa di proses IMB-nya dari DPMPT. Sebelum IMB itu keluar, DPMPT terlebih dahulu mengeluarkan IPPT," bebernya.

Dikatakan Aep, untuk penertiban menara telekomunikasi tersebut, bukan tupoksinya DPMPT. Melainkan dari Dinas teknis, yaitu Dinas PUPR. Dan itu ranahnya Satpol PP Kabupaten Bekasi. Sehingga bila ada bangunan yang belum memiliki IMB, Satpol PP bersama dinas teknis melakukan penertiban dan penindakan.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Kabupaten Bekasi mempertanyakan pembangunan menara telekomunikasi yang ada di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Menara telokomunikasi yang kini sedang dalam pengerjaan tersebut, berada Kampung Selang Bojong, RT. 001./001. Ironisnya, meskipun belum mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, pembangunan menara yang sedang dikebut itu tidak ada penindakan.

"Kita bingung dengan kinerja aparatur Pemkab Bekasi. Kok bisa menara di bangun meskipun belum ada izin. Anehnya, tidak ada tindakan," ujar Fikri.

Dikatakan Fikri, dengan tidak adanya tindakan, hal ini terkesan pembangunan menara telekomunikasi tersebut dibiarkan berdiri tanpa adanya izin yang resmi. Apalagi berdasarkan data yang ada, menara itu tidak sesuai dengan Site_ID, Longitude, dan Lattitude.

Padahal berdasarkan Pasal 15 angka (2) Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2014 bahwa pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi.

"Sesuai Persa No 9 tahun 2013 dan Perbup No 40 tahun 2014, seharusnya pembangunan menara telekomunikasi tidak bisa keluar dari rencana induk," imbuh Fikri.

Fikri menambahkan, berdasarkan Perda No 9 tahun 2013 badan atau perorangan yang mendirikan bangunannya melanggar atau tidak melalui perizinan sebagaimana aturan yang berlaku, bisa dituntut sanksi pidana dan denda uang.

Selain itu, berdasarkan aturan yang berlaku, sebelum mendapatkan izin bangunannya ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, yaitu rekomondasi dari sejumlah dinas terkait. Dan rekom yang utama adalah rekomondasi dari Diskominfosantik, sebab rekom dinas tersebut berdasarkan kajian dan tidak boleh keluar dari area yang sudah ditentukan berdasarkan Perbup.

"Ada Perbup yang mengatur area dan lokasi pendirian menara telekomunikasi. Apabila keluar dari dari Perbup itu, maka menara itu liar dan melanggar aturan," tegas Fikri.

Fikri mengungkapkan, atas dasar itu Gerakan Pemuda Anti Korupsi Kabupaten Bekasi meminta Pemda Kabupaten Bekasi bertindak tegas terhadap perizinan perusahaan pemilik dan operator yang membangun menara telekomunikasi di kabupaten bekasi. (R1)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Nadezhdasof

    440911 generic v brand name cialis <a ...

    View Article
  • avatar-1

    sof

    cialis generika oder original [url=https://ciatrusstedonline.com/]buy generic ...

    View Article
  • Asafsof

    6e4711 cialis 2010 chile <a href="http://cilapharm.com/">cheap ...

    View Article
  • JoeClink

    [url=https://arimidex365.com/]arimidex online india[/url] [url=https://tretinoin365.com/]009 ...

    View Article