Terkait RUU Ciptaker, Pemerintah Harus Peka Terhadap Pendapat Masyarakat

By Reaksi Nasional 18 Feb 2020, 17:22:29 WIBMegapolitan

Terkait RUU Ciptaker, Pemerintah Harus Peka Terhadap Pendapat Masyarakat

Keterangan Gambar : Pakar hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani


Oleh Bontor Sitanggang

REAKSI JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mendapat banyak kritik dari sejumlah pihak. Salah satu poin dalam RUU yang paling disoroti dan mendapat kritikan adalah kewenangan pemerintah pusat yang bisa mengubah ketentuan dalam UU tersebut maupun UU lain lewat peraturan pemerintah.

Pakar hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, mengungkapkan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaker) yang naskahnya sudah beredar luas melalui medsos WAG kini wajar menjadi perhatian publik. Komentator, pakar,  dan media mulai bersuara, menguak satu per satu bagian RUU itu. 

Namun ini pasti akan melelahkan dan tidak mendalam karena RUU itu tidak hanya sangat tebal, dan mungkin akan menjadi UU paling tebal pertama dalam sejarah UU kita (jika disahkan), terlebih substansinya yang disusun dalam 11 klaster terkait dengan 79 UU yang sudah berlaku. Luas dan besarnya cakupan RUU ini yang akan membuat diskusi dalam media atau seminar hanya akan bersifat artifisial, tidak mendakik,  bahkan bisa menyesatkan.

Andi menilai pro dan kontra dalam iklim demokrasi tentu saja ini sesuatu yang baik sebab RUU menjadi public discourse dan dikontestasikan dalam ruang publik yang relatif belum terlihat terhegemoni pihak tertentu.  

Dikatakannya, sebelum menelaah batang tubuh RUU,  agar konstruksi dan blueprint RUU ini dapat dilihat secara utuh, pembacaan terhadap lembar demi lembar Naskah Akademik (NA)  RUU ini merupakan keharusan. Ini yang tampaknya belum mencuat dalam diskusi di ruang publik.  

"Tentu proposisi hukum yang saya fokuskan di sini mengingat saya tidak cukup pengetahuan soal aspek-aspek ekonomi dan bisnis yang menjadi bagian penting lainnya sebagai fundamen eksistensi RUU," kata Andi Syafrani, Selasa (18/02/2020).

Terkait dengan poin di pasal 170, di mana pemerintah diberi kewenangan mengubah UU melalui PP, Andi mengatakan pasal itu merusak tatanan ketatanegaraan.

"Itu masalah serius yang saya ingin sampaikan. Itu pasal merusak tatanan ketatanegaraan dan bahkan mereduksi arti penting bentuk negara republik," kata Andi.

Dalam penyusunan RUU, kata Andi, yang diikut sertakan adalah orang-orang penting dan paham soal hukum juga ahli dalam penyusunan tata bahasa.

"Mustahil. Yang mungkin yang kasih komen salah ketik itu belum membaca naskah. Ini menunjukkan kordinasi antar lembaga negara sangat payah dan bahkan bisa jadi ini hanya semacam kerjaan kelompok tertentu saja dalam pemerintah," tegasnya.

Andi tidak sependapat dengan tanggapan RUU Omnibus Law ini terkesan terburu-buru. Bahkan menilik dari ketebalan RUU itu, Andi menilai bahwa perencanaan RUU tersebut sudah sangat matang.

"Ini tidak terburu-buru, malah sangat matang secara teknis tim perumusnya karena draft ini sangat tebal dan luas isinya serta ada beberapa RUU model yang sama. Kalau dipaksakan sangat mungkin karena ada agenda kepentingan besar dalam RUU ini untuk mempermudah bisnis apapun resikonya bagi tenaga kerja dan lingkungan serta kebebasan lainnya," paparnya.

Dikatakannya, pemerintah sebaiknya jangan mengorbankan kepentingan rakyat untuk ambisi investasi yang dicanangkan pemerintah.

"Banyak sekali karena RUU ini menyasar 79 UU lainnya. Jadi satu per satu UU itu diubah dengan tujuan utama membuat pemodal mudah dan terlindungi berbisnis. Tapi banyak yang dipinggirkan,  seperti hak-hak tenaga kerja, perlindungan lingkungan,  kebebasan media, hak penguasaan lahan, kebebasan sipil dalam arti luas.  Secara teknis ini akan mempersulit mekanisme cara membaca UU karena modelnya yang bersifat gabungan," imbuhnya.

Andi menyarankan agar pemerintah peka terhadap masukan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat sehingga kepentingan rakyat bisa dikedepankan.

"Pemerintah yang mengusulkan. Mereka maunya ini diputuskan cepat bersama DPR. Tapi karena ini sangat luas aspeknya,  maka harusnya pelbagai masukan dari masyarakat dipertimbangkan, bukan hanya dari kelompok pengusaha aja. Jika memang dianggap lebih banya mudhoratnya untuk warga,  lebih baik ditarik kembali dan dicari model lain yang lebih sesuai hajat publik, bukan hajat pemodal. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • web design

    Having read this I believed it was very informative. I appreciate you finding the ...

    View Article
  • aahigrt

    ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ...

    View Article
  • aahigrt

    ??????? ?????????? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? ????????? ??????? <a ...

    View Article
  • aahigrt

    ??????? ????????? ????? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ???????? <a ...

    View Article