Wakil Ketua DPRD Desak Bupati Ganti Dirut PDAM TB
PDAM Masih Utang PAD Belasan Miliar

By Reaksi Nasional 22 Sep 2020, 11:15:12 WIBReaksi Bekasi

Wakil Ketua DPRD Desak Bupati Ganti Dirut PDAM TB

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman SE.


 

Oleh Charles Panjaitan

REAKSI CIKARANG - Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK) terkait perpanjangan kembali Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi. SK dengan nomor: 500/Kep.332-Admrek/2020 itu ditandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.

Soleman mendesak Pemkab Bekasi agar membaalkan SK itu, karena dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan) terhadap peraturan yang ada.

"Saya lihat ini tidak benar. Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta  Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada," kata Soleman di ruangannya, Senin (21/9/2020).

"Apalagi ini seakan-akan biasa bagi Pemkab Bekasi bersama-sama untuk berbuat tidak benar. Ini sebuah penyakit kronis di dalam PDAM yang jadi PR di kemudian hari," tambah dia.

Soleman mengatakan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Keberadaan PDAM dibiayai pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu, masih kata Leman sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena ketiga aspek tersebut sangat menentukan kinerja PDAM.

"Dalam waktu dekat ini, kita DPRD akan memanggil dewan pengawas dan Kabag Ekonomi Pemkab Bekasi. Serta menanyakan sejauh mana tindak pemisahan PDAM Tirta  Bhagasasi," jelasnya.

Soleman menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga harus memperhatikan secara baik dan jangan menafsirkan sendiri tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.

Sebab pihaknya menilai jabatan direksi yang dipegang Usep Rahman Salim di PDAM Tirta Bhagasasi itu telah 14 tahun. Periode pertama tahun 2006-2010 saat itu menjabat Direktur Umum (Dirum), periode kedua tahun 2010-2014 dengan jabatan yang sama, yakni Dirum.

Kemudian, di pertengahan jabatan Dirum periode kedua, yakni tahun 2012 Usep Rahman Salim terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi untuk periode 2012-2016, dan periode berikutnya yakni 2016-2020 terpilih kembali menjadi Dirut PDAM Tirta Bhagasasi.

"Ini menjadi keanehan, karena aturan hanya memperbolehkan maksimal hanya 2 periode. Namun Usep Rahman Salim sudah terhitung 4 periode, apalagi sekarang ditunjuk menjadi Plt," jelas dia.

Soleman juga menilai, Usep Raman Salim sebagai Direksi di PDAM, justru keuangan di PDAM Tirta Bhagasasi diduga memiliki banyak cacat dan kemunduran. Apalagi, kurang mampu meningkatkan dan memajukan BUMD tersebut. Selain itu, persoalan pelayanan dan kepuasan pelanggan dinilai masih banyak dikeluhkan.

"Di mana prestasinya sehingga dijadikan Plt? Sebab jika dilihat capaian target PAD tahun 2018 sebesar Rp 12,5 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 11.8 miliar, dari dua tahun kewajiban atas PAD sebesar Rp24,5 miliar. Namun baru terealisasi Rp13 miliar," beber Leman.

"Sehingga PDAM Tirta Bhagasasi masih berhutang atas target penerimaan PAD ke Pemda Bekasi kurang lebih sebesar Rp11,5 miliar. Belum lagi, kinerja dia juga bobrok. Masih banyak keluhan soal kekeringan," tegas dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan, penunjukan SK Penugasan kembali URS sebagai Dirut PDAM agar dibatalkan karena tidak akan menimbulkan kontroversi. Sebaiknya menunjuk direksi yang masih aktif, dan secepatnya buat proses perekrutan.

"Melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi, jangan dicederai dengan unsur praktik KKN, namun harus didasarkan kinerja," tegasnya.

"Sesuai dengan kompetensinya, bukan karena kedekatan. Jangan KKN. Ini harus benar-benar profesional, karena ini kan perusahaan daerah, menyangkut investasi daerah, menyangkut pendapatan daerah," imbuhnya. (R2)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

IKLAN (ADVERTISEMENT)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook dan twitter serta dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • top canadian pharmacies

    <a href="http://canadianbestpharmacyonline.com/"> ;overseas pharmacies ...

    View Article
  • allopurinol 300 mg united kingdom

    finasteride 5mg australia <a href="http://finasteriden.com/">finasteride ...

    View Article
  • list of legitimate canadian pharmacies

    <a href="http://canadianbestpharmacyonline.com/"> ;canada pharmacies online ...

    View Article
  • likimenFophy

    ??? ?? ??????? ? ?????????? ...

    View Article